SUDAH 16 BULAN BELUM DIBAYAR DPRD Propinsi Sumbar Minta Pemerintah Cepat Salurkan Bantuan Bagi Korban Gempa. Rabu, 14/06/2023 | 02:08
Ketua Komisi IV DPRD Propinsi Sumbar, Zulkenedi Said S,Sos, SH, M,Si, MM. (Foto:Anton)
Pasaman - Menanggapai aspirasi keluarga korban Gempa yang menimpa Pasaman 26 Pebruari 2022 yang demo di kantor Bupati Pasaman Barat, Senen (11/6/2023), Ketua Komisi IV DPRD Propinsi Sumatera Barat, Zulkenedi Said S,Sos, SH, M,Si, MM sangat kecewa.
Hal ini sampaikan Zulkenedi kepada media ZOINNEWS.COM, Selasa (13/6/2023). "Kita kecewa atas realisasi bantuan Pemerintah hingga kini sebagian belum tersalurkan," pungkasnya.
Zulkenedi menjelaskan, sekitar pertengahan Nopember lalu dana yang dialokasikan bantuan rusak sedang sudah di transfer ke Pemda Pasaman Barat dengan harapan tentunya pada akhir tahun 2022 sudah di serahkan pada yang berhak menerimanya.
"Ini sudah bulan Juni 2023, nah kalau kita hitung sejak bulan Februari tahun 2022 berarti sudah enam belas bulan ternyata dana yang kita alokasikan untuk rusak sedang itu belum juga di salurkan. Saya ini terpilih dari dapil pemilihan Pasaman Barat, saya prihatin melihat kondisi yang diderita para korban gempa," ujar Zulkenedi kecewa.
Sebagai putra daerah Pasaman Barat, Zulkenedi sangat perihatin melihat masyarakat yang tinggal di hunian sementara masih banyak yang terlantar.
Kasihan kepada masyarakat yang seharusnya sudah mendapatkan bantuan yang 20juta itu sudah bisa di mafaatkan untuk renofasi rumah. Saya minta Pemda Pasaman Barat untuk segera menyalurkan bantuan tersebut kepada korban gempa," ujarnya.
Menanggapi aspirasi demonstran di depan kantor Bupati yang mengatakan data belum valid, Zulkenedi menyebut data pengajuan yang 1171 itu bukan yang pertama, dan sudah direfisi hingga tiga kali.
"Refisi sudah beberpa kali, data itu dari Pemkab Pasaman Barat melalui Ketua Bapeda. Serah terima data itu pakai ertegritas artinya data itu sudah final, jadi jangan ada lagi alasan data yang belum lengkap atau belum valid," jelas Zulkenedi.
Menurut Zulkenedi, pendataan itu bukan satu hari dua hari, berbulan bulan revisinya, tidak logis kalau sekarang bilang tidak valid. "Bagi saya ini Aneh, saya termasuk orang yang tidak bisa menerima dengan alasan alasan seperti itu, kita kan bekerja sesuai data terprogram sesuai dengan perencanaan," ujarnya mengakhiri. (Anton)