Program Sidik Hasil Pengembangan Diharapkan Mampu Atasi Karhutla Pelalawan Jumat, 17/06/2022 | 20:21
Susana peserta saat menjalani pelatihan Sidik, Jumat (17/6)
Pekanbaru – Pelaksanaan Training Of Trainer Fire Risk System tahap II hari ke dua berjalan lancar sesuai harapan.
Kali ini Peneliti Center For Climate Risk and Opportunity Management (CCROM) IPB dan UNEP Syamsu Dwi Jadmiko memaparkan ada penambahan Sistem Informasi Indeks Kerentanan (SIDIK).
Dalam Wawancaranya, Syamsu Dwi Jadmiko menjelaskan Sistem Informasi Indeks Kerentanan merupakan sebuah program yang dibangun oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna menghitung kerentanan suatu wilayah terhadap sosial ekonomi di kabupaten Pelalawan.
“Untuk FRS kita ketahui adalah sebuah system yang berhubungan terhadap kerentanan karthutla, sementera SIDIK itu sendiri digunakan untuk menghitung kerentanan suatu wilayah terhadap sosial ekonomi. Jadi kedua sistem ini kita kombinasikan berupa data untuk mengakomodir permasalahan karhutla dan sosial ekonomi,” jelas Syamsu Dwi Jadmiko kepada wartawan saat menjadi narasumber Training Of Trainer Fire Risk System tahap II di Hotel Fox Pekanbaru, Jum'at (17/06/2022).
Lanjutnya, setelah data terpadu SIDIK diperoleh nantinya akan diketahui lokasi mana yang akan di prioritaskan dalam penanganan kebakaran.
"Artinya kedua sistem ini sangat berhubungan erat dalam mendeteksi dini karhutla di Pelalawan, namun walaupun begitu tidak menutup kemungkinan karhutla itu tidak terjadi, harus ada monitoring secara masif melalui sistem ini, " tuturnya.
Sebutnya lagi, realisasi FRS tahap I kemarin masih relatif aman dan eksistensinya tetap berjalan CCROM berharap semua pihak terutama Kluster Pelalawan bisa fokus untuk menerapkan program ini di lapangan.
"Kita berharap Kluster Pelalawan harus bisa menerapkan sistem FRS dan SIDIK ini dilapangan agar pendeteksian dini karhutla bisa diatasi secara maksimal. Selain itu CCROM juga menginginkan pemerintahan Pelalawan berperan penuh dalam mencari solusi pencegahan Karhutla baik itu menyusun regulasi dan mengatur anggaran yang dibutuhkan," tutupnya.