Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam melindungi masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan. Hal ini terutama dalam menganalisis percepatan peningkatan cakupan penggunaan BPJS Ketenagakerjaan di daerah.

Penjelasan itu disampaikan Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean saat menerima tim BPJS di Command Center BSKDN pada Rabu, 26 Februari 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di seluruh Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurutnya, pertemuan ini penting untuk menyukseskan program tersebut. “Sehingga program nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini maupun kemiskinan pada umumnya bisa mencapai sasaran,” ucapnya.

Apalagi penghapusan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Karena itu, langkah ini merupakan strategis untuk membantu masyarakat mendapatkan perlindungan, baik dari aspek kesehatan maupun ketenagakerjaan.

BSKDN Kemendagri yang berfungsi menyusun dan merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri menyambut baik kerja sama tersebut. “Terima kasih untuk semangat yang sama untuk kita berkolaborasi dalam cara kita melaksanakan program nasional ini,” katanya.

Dia menjelaskan, penghapusan kemiskinan merupakan salah satu isu yang diatensi oleh BSKDN Kemendagri. Pihaknya juga memiliki berbagai inovasi yang salah satu tujuannya adalah menghapus kemiskinan. Hal ini misalnya dalam mendorong pemerintah daerah memberikan pelayanan perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi. Selain memudahkan pelayanan, hal ini juga untuk memberikan kemudahan berinvestasi.

Lebih lanjut, Noudy menjelaskan pihaknya juga mendukung adanya UCJ Award yang dapat memotivasi daerah untuk terus berkinerja. Program ini diyakini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan bagian dari upaya pemberantasan kemiskinan.

(Arifin).