Magelang - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo memimpin diskusi dalam Retret Kepala Daerah yang berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025. Diskusi ini membahas dua topik utama, terkait Pemajuan Kebudayaan sebagai Pilar Pembangunan Daerah serta Transformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Adapun kedua topik tersebut disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf di Magelang pada Rabu, 26 Februari 2025.

Diskusi tersebut menyoroti berbagai aspek strategis dalam pengembangan kebudayaan di tingkat lokal dan tantangan dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah. Berbagai program kerja pun dirancang guna mendukung Nawacita 8, yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Selain merumuskan sejumlah program strategis, para narasumber juga memaparkan capaian 100 hari kerja dalam kabinet Merah Putih, memberikan gambaran perkembangan terbaru dalam kebijakan kebudayaan dan penyelenggaraan haji di Indonesia.

Yusharto menjelaskan, diskusi tersebut dapat menjadi wadah bagi kepala daerah untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi baik terkait pengembangan kebudayaan di daerah maupun terkait peningkatan kualitas pengelolaan ibadah haji dan umrah di masa mendatang.

Dalam pernyataan penutupnya, Yusharto juga menyampaikan, “Bapak/Ibu sekalian, memang tidak akan cukup waktu untuk membahas seluruh isu yang berkaitan dengan kebudayaan dan penyelenggaraan haji. Namun, ini bisa menjadi langkah awal bagi kita untuk membangun komunikasi lebih lanjut. Tentu Pak Menteri dan Pak Kepala Badan tidak akan keberatan apabila ada komunikasi lebih lanjut dengan para kepala daerah.” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengatakan ke depan  sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mendukung pengembangan kebudayaan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia.

(As).