Jakarta - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi bencana.

Menurutnya, penyelarasan rencana pembangunan di semua tingkat pemerintahan sangat penting untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.  

"Pusat dan daerah harus sejalan. Kalau rencana pembangunan di daerah sesuai dengan kebijakan nasional, penanggulangan bencana bisa berjalan lebih efektif," ujar Restuardy dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2025 yang digelar di Jakarta pada 20 Maret 2025.  

Rakornas ini menjadi forum strategis untuk memastikan bahwa kebijakan penanggulangan bencana di daerah selaras dengan program nasional, sehingga masyarakat lebih siap dan tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana.  

Restuardy menyebut ada tiga langkah utama yang perlu diperhatikan dalam upaya mitigasi bencana. Pertama, meningkatkan kesiapan daerah melalui pembangunan infrastruktur tahan bencana dan penguatan sistem peringatan dini (early warning system).

Kedua, memetakan wilayah rawan bencana agar langkah penanggulangan lebih terarah dan tepat sasaran. Ketiga, memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan penanggulangan bencana yang lebih efektif.  

Ia juga menekankan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memprioritaskan pengurangan risiko bencana dapat memberikan manfaat besar.  

"Kalau daerah siap menghadapi bencana, masyarakat lebih aman. Selain itu, investasi juga akan lebih menarik karena adanya jaminan keamanan dan kepastian mitigasi risiko," jelasnya.  

Restuardy juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan.  

"Menghadapi bencana bukan tugas satu pihak saja. Pusat dan daerah harus kompak, didukung oleh semua elemen masyarakat agar hasilnya bisa dirasakan secara nyata," pungkasnya.

(Rls/M.Husnie).