Jakarta - Permasalahan akurasi data kependudukan dan integrasi sistem antar-K/L merupakan isu teknis yang memiliki dimensi sosial, politik, administrasi pemerintahan, dan keamanan yang sangat signifikan. Melihat hal tersebut diperlukan pendekatan yang tepat dan terkoordinasi.

Demikian disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Kartika Adi Putranta saat membuka rapat koordinasi yang terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Percepatan dalam Pengelolaan Integrasi Data Kependudukan”, di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

“Pemerintah pusat melalui Kemenko Polkam telah menerbitkan rekomendasi kebijakan untuk menjadi landasan bersama dalam penyelesaian permasalahan ini. Namun, rekomendasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara operasional oleh seluruh pihak, baik kementerian/lembaga di pusat maupun pemerintah daerah, terutama dalam hal penyelesaian izin PKS dan integrasi data kependudukan,” ujar Kartika.

Ia menambahkan bahwa dalam upaya percepatan pengelolaan data kependudukan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek teknis, regulatif, administratif, hingga sosial-politik, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama.

“Dengan kerja sama yang solid antara Dukcapil, TNI, POLRI, dan Komdigi, kita berharap akurasi data kependudukan dapat diwujudkan secara real-time, utamanya melalui pemanfaatan SPLP sebagai exchange data platform untuk mendukung program prioritas nasional,” ungkapnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri, Paban III/Bintahwil Staf Teritorial TNI, Pabanda Bin Geografi Staf Teritorial TNI, Perwakilan Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perwakilan Direktorat Aplikasi Pemerintahan Digital, Komdigi.

(Rls)