Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik terkait pemberantasan konten negatif perjudian daring. Kegiatan dipimpin oleh Asdep Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik dan menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, OJK, Kemkomdigi, PPATK, dan Bareskrim Polri.

Forum ini dihadiri 22 K/L strategis yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menutup celah praktik judi daring.

PPATK mencatat deposit judi daring mencapai Rp17,5 triliun (Semester I 2025) dan Rp. 99,67 triliun nilai perputaran transaksi (Semester I 2025). Tahun 2024 bahkan mencapai Rp51,3 triliun deposit dan Rp359 triliun nilai perputaran transaksi, melibatkan 9,78 juta pemain. Ditemukan juga 603.999 KPM bansos terindikasi terpapar judi daring.

Kemkomdigi telah men-takedown lebih dari 7,5 juta konten judi daring (2017–Desember 2025) dan Bareskrim mengungkap 665 kasus dengan 741 tersangka (Januari s.d 5 Desember 2025).

“Penanganan judi daring tidak bisa dilakukan satu lembaga saja; butuh koordinasi lintas sektor dari hulu hingga hilir,” tegas Syaiful Garyadi, Asdep Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik.

Kemenko Polkam menegaskan bahwa perjudian daring adalah ancaman politik, sosial, ekonomi, dan keamanan digital. Pada tahun 2026, pemberantasan judi daring akan tetap menjadi program prioritas, melalui peningkatan sinkronisasi kebijakan, penguatan keamanan data, transaksi elektronik, dan keamanan sistem pembayaran, literasi digital, penguatan kerja sama internasional, serta penegakan hukum terintegrasi.

(Rls).