Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua, hadir seluruh Gubernur dari 6 provinsi, 42 Bupati/Walikota, serta 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, pada Selasa, 16 Desember 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan beberapa hal, di antaranya: 

1. Percepatan pembangunan Papua harus didukung oleh pengamanan kekayaan negara serta penguatan swasembada pangan dan energi hingga ke tingkat daerah. 

2. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menyiapkan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan swasembada energi. 

3. Pembangunan rumah sakit, pembangunan dan renovasi sekolah umum serta sekolah rakyat, peningkatan pariwisata, penjaminan keamanan, serta perbaikan infrastrutkur di seluruh Papua.

“Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan,” tutur Presiden.

"Saya ingatkan kita semua bahwa bangsa kita harus transformasi menjadi negara yang modern, negara yang maju, negara yang makmur. Tidak ada, tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal. Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota, harus kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita," tegas Presiden Prabowo.

Dalam keadaan negara yang modern, yang kita cita-citakan dan yang mampu kita capai bersama, tentunya negara kita harus menghilangkan kemiskinan dan ketertinggalan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan. Kita sebagai bangsa, hari ini, ekonomi kita diakui ke-8 terbesar di dunia. Diperkirakan dalam waktu 15-20 tahun lagi, kita bisa mencapai negara ke-5, bahkan ke-4 terbesar di dunia, ekonomi kita," urai Prabowo.

Menyinggung pemerataan, Presiden minta setiap elemen bangsa berbenah, "Saya mengajak semua pihak, semua unsur pimpinan, para gubernur, para wakil gubernur, para bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota, para menteri, para pejabat semuanya, Komite Percepatan, mari kita bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab yang besar ini, yang ada di pundak kita masing-masing," jelas Prabowo.

Prabowo berharap, dengan pengelolaan kekayaan alam yang tepat dan arif hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia.

Presiden juga mengakui bahwa Indonesia masih belum handal dan cakap mengelola kekayaan alam Indonesia.

Untuk itu, pemerintah pusat sedang bekerja keras untuk membenahi diri kita di tingkat pusat. Kita harus mengakui, tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa kita sembunyikan, tidak baik untuk kita tidak hadapi, kekurangan-kekurangan kita. 

"Saya selalu mengajak, bukan untuk menurunkan semangat kita, tapi untuk justru membangkitkan semangat kita," jelas Prabowo.

Menyinggung soal korupsi yang semakin merajalela, Presiden menegaskan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan upaya-upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan, dan tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat-pejabat yang tidak mampu. Tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana. 

"Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilakan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat," tegas Presiden.

(**).