Jakarta - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menggelar kegiatan Focus Group Discussiion (FGD), peningkatan komunikasi dan kerjasama antar kementerian/lembaga dalam rangka pemberian dukungan teknis dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan Presiden RI dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi publik bertempat di Istana Kepresidenan Cipanas.

Kegiatan menghadirkan lima narasumber dari lembaga pemerintah yaitu, Sri Yuliani, Direktur Teknologi dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM; Santun M Siregar, Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM; Brigjen TNI Edy Widiyanto, Direktur Non Aparatur Negara Badan Intelijen Negara; Kol. Inf. Tumadi, Kepala Bidang Pengawasan  Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Abda Ali, Kepala  Subdirektorat Mediasi Sengketa dan Konflik Organisasi Kemasyarakatan mewakili Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri dan dimoderatori oleh Satriyo Wibowo, Analis Kebijakan Muda pada Kementerian Sekretariat Negara.

Mengawali FGD, Gogor Oko Nurharyoko, Deputi Bidang Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensetneg menjelaskan jika kegiatan ini merupakan agenda besar di Kemensetneg untuk memperkuat koordinasi, utamanya dalam menjalin hubungan dengan seluruh aparatur negara yang memiliki nilai esensial membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan negara.

"Kegiatan ini merupakan agenda besar di Deputi Hublem yang ditunjukan untuk penguatan kordinasi, terutama menjalin hubungan dengan seluruh aparatur yang punya nilai esensial membantu Presiden," ujarnya.

Gogor menambahkan bahwa koordinasi yang dibangun harus meningkat, olehnya digelar FGD agar pertemuan dan interaksi secara langsung dapat saling tukar pikiran, terutama mengenai isu di era disrupsi yang mengubah tata cara kerja sehingga diperlukan kerjasama dalam menghadapinya.

Lebih lanjut Gogor menerangkan bahwa dalam modernisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agar membangun integrasi dengan mitra secara bail, utamanya dalam meningkatkan kualitas kordinasi organisasi massa dan politik ditengah isu politik yang sedang hangat untuk keuntungan dan keunggulan institusi/lembaga.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Hubungan Lembaga Non Pemerintah, Kemensetneg, M. Ari Setiawan mengungkapkan bahwa FGD dapat mempererat hubungan antar lembaga, karena Kemensetneg bertugas membantu presiden melalui analisis kebijakan teknis dan administrasi yang berhubungan dengan berbagai aspirasi dari masyarakat.

"Kegiatan FGD ini dapat mempererat hubungan karena bagaimanapun Kemensetneg memiliki tugas membantu Presiden melalui analisis kebijakan teknis dan administrasi, kolaborasi saling komunikasi bertukar data untuk tujuan utama keberhasilan pemerintahan," papar Ari.

Kegiatan berjalan secara interaktif melalui pemaparan materi dari para narasumber, serta sesi tanya jawab yang memiliki antusiasme tinggi, terutama dalam lingkup hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan antara dalam mempersiapkan analisis untuk mendukung hubungan antara Presiden RI, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara.
(Setneg/SO)