Jakarta, - Angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut), menunjukkan penurunan signifikan pada minggu ketiga Januari 2026. Sebelumnya, ketiga provinsi tersebut sempat mengalami kenaikan IPH dan termasuk daerah dengan angka inflasi tertinggi pada Desember 2025 akibat terganggunya distribusi barang dan komoditas  pangan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, penurunan IPH tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga pasokan barang kebutuhan pokok di wilayah terdampak bencana.

“Daerah-daerah yang terdampak tadinya mengalami inflasi tinggi-tinggi (termasuk 5 daerah tertinggi). Dengan kerja keras yang luar biasa dari pemerintah terutama pemerintah pusat [seperti] Bulog dan Badan Pangan ditambah dengan pemerintah daerah masing-masing. Itu bisa kemudian mengatasi inflasi yang terjadi di daerah bencana,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Mendagri menjelaskan, pada Desember 2025 sejumlah daerah di 3 provinsi terdampak bencana mengalami kenaikan IPH akibat terputusnya akses jalan dan jembatan, serta rusaknya sejumlah pasar, sehingga distribusi barang dan komoditas pangan tersendat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah segera melakukan percepatan distribusi melalui berbagai jalur.

“Pemerintah, terutama Bulog, melakukan langkah yang sangat luar biasa. Pengiriman suplai minyak goreng dan beras didorong ke daerah-daerah yang sulit bahkan melalui udara, melalui heli, melalui Hercules,” jelasnya.

Ia menambahkan, dukungan infrastruktur bandara di sejumlah wilayah Aceh dan Sumut turut mempercepat distribusi logistik, termasuk melalui Bandara Rembele di Bener Meriah serta bandara di wilayah Nias.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari 2026 hanya tersisa beberapa daerah yang masih mencatat kenaikan IPH, yaitu Kabupaten Bener Meriah dan Kota Langsa di Aceh, Kabupaten Nias Selatan di Sumut, serta Kabupaten Tanah Datar dan Pasaman di Sumbar. Sementara itu, sebagian besar kabupaten/kota lainnya telah mengalami penurunan harga.

Seiring dengan itu, Mendagri juga menyampaikan bahwa seluruh jalan nasional di tiga provinsi terdampak kini telah berfungsi kembali, sehingga arus distribusi logistik antardaerah dapat berjalan normal. Selain itu, aktivitas pasar menunjukkan progres positif, di mana seluruh pasar di Provinsi Sumut dan Sumbar telah beroperasi 100 persen, sementara di Provinsi Aceh sebanyak 73 dari total 112 pasar telah kembali beroperasi.

Mendagri menegaskan, capaian ini tidak terlepas dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga serta dukungan pemerintah daerah dalam membuka kembali akses distribusi pascabencana.

“Ini adalah kerja keras yang luar biasa untuk melakukan memenuhi supply di tengah kesulitan. Putus jalan segala macam. Dropping-dropping udara itu. Ditambah lagi pembukaan jalan oleh PU, Danantara, pemerintah daerah itu semua memberikan dampak. Sehingga akhirnya angka-angka ini menjadi petunjuk atas kerja keras itu,” tandas Mendagri.

Ia berharap stabilitas harga di wilayah terdampak dapat terus terjaga seiring pemulihan infrastruktur dan normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat.

(Ferdio).