Situbondo, -  Dalam kunjungan kerjanya ke wilayah Kabupaten Situbondo, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan, menyampaikan pentingnya percepatan reformasi birokrasi di daerah melalui penerapan manajemen talenta dan penyederhanaan proses kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Maka itu, Prof. Zudan menekankan prinsip kerja “4P” sebagai kerangka peningkatan kinerja birokrasi, yaitu People berupa kualitas ASN, Process melalui cara kerja yang efektif, Product berupa hasil kerja konkret, dan Perception melalui kolaborasi untuk membangun citra positif.

Seluruh perangkat daerah diarahkan untuk mempercepat layanan publik dengan memangkas prosedur yang tidak diperlukan. "Standar layanan harus mengacu pada empat indikator utama: kemudahan, kecepatan, kemanfaatan, dan kepuasan masyarakat. Hal ini penting untuk membangun persepsi publik melalui kinerja ASN yang profesional dan kolaboratif," pesannya, dalam rilisnya yang diterima redaksi, Kamis (16/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Prof. Zudan mendorong para ASN Situbondo berkolaborasi untuk mengangkat potensi daerah City of Bonsai sebagai identitas yang kuat, terutama karena pengembangan tanaman bonsai yang dinilai memiliki nilai ekonomi dan daya tarik tersendiri. Oleh karena itu menurutnya, pentingnya soliditas ASN dalam mendukung arah kebijakan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa kinerja birokrasi harus berjalan selaras di bawah kepemimpinan kepala daerah, dan berorientasi pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kepada ASN Pemerintah Kabupaten Situbondo di Pendopo Kabupaten Situbondo, Jumat (10/04/2026), Prof. Zudan mencontohkan praktik baik yang telah diterapkan di BKN untuk terus melakukan penyesuaian kebijakan, dan meningkatkan efektivitas layanan kepegawaian. Di antaranya, yakni penetapan periode kenaikan pangkat sebanyak 12 kali dalam setahun, penghapusan pembatasan jenjang pangkat antara atasan dan bawahan, termasuk penyediaan fitur “Lemari Digital” dalam platform MyASN untuk pengelolaan dokumen kepegawaian.

Selain itu, Prof. Zudan juga mengapresiasi Pemkab Situbondo yang telah menunjukkan kemajuan dengan masuk sebagai 163 daerah yang menerapkan sistem manajemen talenta. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan pengisian jabatan di lingkungan birokrasi. "Melalui manajemen talenta, pimpinan dapat langsung mengidentifikasi ASN berdasarkan kinerja dan potensi yang telah dipetakan dalam sistem sehingga proses pengisian jabatan menjadi lebih cepat dan efisien," ujarnya. 

Dari faktor mitigasi, Prof. Zudan mengingatkan penguatan manajemen risiko sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan. Ia mengidentifikasi empat risiko utama yang harus diantisipasi, yaitu risiko likuiditas, operasional, reputasi, dan hukum.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Wakil Bupati Ulfiyah, dan Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Sony Sultana, serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

(M.Husnie).