Nabire, - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam peninjauan pengembangan Bandara Douw Aturure dan Pelabuhan Nabire di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (20/04/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, guna memperkuat konektivitas dan mendorong pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Dalam kunjungan ke Bandara Douw Aturure, Wapres meninjau langsung kesiapan fasilitas serta rencana pengembangan bandara yang kini menjadi simpul penting mobilitas masyarakat Papua Tengah. Kepala Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Samuel Ricky Rantelimbong menjelaskan bahwa bandara yang dikelola oleh UPBU Kelas II Nabire tersebut telah memiliki fasilitas sisi udara dan darat yang memadai, termasuk runway, apron, taxiway, terminal penumpang, dan terminal kargo.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan penerbangan pasca penetapan Nabire sebagai ibu kota provinsi, runway telah diperpanjang dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter, sehingga kini dapat didarati pesawat berbadan lebih besar seperti Boeing. Meski demikian, sejumlah fasilitas masih menggunakan standar pesawat ATR sehingga diperlukan pengembangan lanjutan, antara lain perluasan terminal, pelebaran runway, penambahan apron, pembangunan garbarata, serta peningkatan fasilitas keselamatan seperti mobil pemadam kebakaran berstandar Boeing. Wapres menekankan pentingnya percepatan pengembangan bandara agar mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan transportasi udara serta membuka akses ekonomi baru di Papua Tengah.

Selanjutnya, Wapres bersama Menko Polkam meninjau Dermaga Niaga Pelabuhan Nabire di Distrik Teluk Kimi. Dalam peninjauan tersebut, Kepala Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas II Nabire, Ewanggen Kokoya, menyampaikan bahwa panjang dermaga saat ini sekitar 227 meter dengan lebar 12 meter, sehingga belum optimal untuk melayani kapal penumpang dan kargo secara bersamaan. Keterbatasan fasilitas trestle serta meningkatnya penggunaan kontainer berukuran 40 feet juga menjadi kendala dalam proses bongkar muat.

Pelabuhan Nabire memiliki peran strategis sebagai simpul distribusi logistik yang melayani hingga delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah, dengan sekitar 80 persen kebutuhan masyarakat bergantung pada pelabuhan tersebut. Untuk itu, diusulkan perpanjangan dermaga serta penambahan fasilitas pendukung guna meningkatkan kapasitas layanan dan efisiensi distribusi barang.

Dalam arahannya, Wapres menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara sektor transportasi udara dan laut guna menciptakan konektivitas yang efisien dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan optimal, tidak hanya untuk memperlancar mobilitas dan logistik, tetapi juga untuk membuka peluang investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah.

Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah Petrus Waine, Bupati Nabire Mesak Magai, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar serta Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto.

(**).