Jakarta, - Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) melakukan audiensi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Divisi Humas Polri yang dipimpin langsung oleh Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir, Senin (4/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan antara mahasiswa hukum dan institusi kepolisian demi mendorong penegakan hukum yang lebih profesional, humanis, dan berpihak kepada masyarakat.

Mengusung tema “Perkuat Sinergitas PERMAHI & Polri”, audiensi berlangsung hangat dan penuh dialog terbuka. 

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai persoalan penting yang tengah menjadi perhatian publik, mulai dari penguatan literasi hukum, peran generasi muda menjaga stabilitas sosial, hingga pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Di tengah derasnya arus informasi dan tingginya tantangan sosial saat ini, PERMAHI menilai komunikasi yang sehat antara mahasiswa dan Polri menjadi hal penting untuk menciptakan suasana hukum yang lebih edukatif dan solutif. Mahasiswa tidak hanya hadir sebagai pengkritik, tetapi juga mitra strategis dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Azhar Sidiq, menegaskan bahwa sinergi yang dibangun bersama Polri harus tetap berjalan dalam semangat independensi dan keberanian menyampaikan kritik yang membangun.

"Sinergitas bukan berarti mahasiswa kehilangan daya kritisnya. Justru melalui hubungan yang baik ini, PERMAHI ingin memastikan bahwa kritik, masukan, dan kolaborasi dapat berjalan beriringan demi mendorong penegakan hukum yang lebih profesional, terbuka, dan berkeadilan,” tegas Azhar Sidiq.

Menurutnya, hubungan baik antara mahasiswa hukum dan kepolisian perlu diarahkan pada langkah nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, PERMAHI mendorong adanya program bersama seperti edukasi hukum publik, diskusi kebangsaan, hingga kegiatan sosial yang mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda.

Audiensi ini juga menjadi sinyal positif bahwa ruang dialog antara mahasiswa dan aparat penegak hukum masih terbuka luas. Dengan komunikasi yang sehat dan setara, diharapkan lahir berbagai kolaborasi yang mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan antara Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih responsif, transparan, dan dekat dengan masyarakat.

(Rifai).