Bandung, - Pemerintah Pusat bersama UNICEF menyelenggarakan Rapat Koordinasi Awal Program Kerja Sama Pemerintah RI–UNICEF Periode 2026–2030 dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi fokus baru dalam kerangka kerja sama Country Program Action Plan (CPAP) Pemerintah RI-UNICEF Periode 2026-2030 pada Senin (18/5) di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bandung. 

Forum ini menjadi langkah awal penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan manusia serta pemenuhan hak-hak anak melalui pendekatan kerja sama yang lebih strategis dan berkelanjutan.

Kegiatan dihadiri oleh unsur Pemerintah Pusat, UNICEF, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari Pemerintah Pusat hadir Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV dan Penanggungjawab Substansi Pendidikan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri serta Perwakilan dari Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas. 

UNICEF menghadirkan Deputy Representative, Chief of Planning, Monitoring dan Evaluation, Chief of Field Operations, Chief of Field Office Jawa Barat, Chief of Nutrition, Chief of Education dan Planning Specialist. 

Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir Wakil Gubernur Jawa Barat, Kepala Bappeda Provinsi beserta jajaran, serta perangkat daerah terkait provinsi lainnya.

Pada sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Jawa Barat yang maju dan berkelanjutan. “Oleh karena itu, arah pembangunan Jawa Barat ke depan menitikberatkan pada penguatan kualitas manusia yang unggul, sehat, berkarakter, dan berdaya saing,” kata Erwan. 

Menurutnya, kolaborasi dengan UNICEF memiliki arti strategis dalam mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, paparan UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan dalam pembangunan anak, antara lain penurunan angka kemiskinan anak, meningkatnya angka penyelesaian pendidikan menengah pertama, serta penurunan jumlah anak yang belum memperoleh vaksinasi. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, termasuk masih adanya anak yang hidup di bawah garis kemiskinan, keterbatasan akses sanitasi aman, stunting, serta capaian literasi yang perlu terus ditingkatkan.

UNICEF menjelaskan bahwa kerja sama Pemerintah RI–UNICEF periode 2026–2030 dirancang melalui pendekatan yang lebih terarah dan strategis, dengan memusatkan dukungan kebijakan dan pendampingan teknis pada wilayah fokus yang memiliki kebutuhan dan potensi terbesar. Pendekatan tersebut dilakukan melalui penguatan kebijakan berbasis bukti, penguatan sistem nasional, serta pendampingan intensif di provinsi fokus guna menghasilkan dampak yang berkelanjutan dan berskala luas.

Provinsi Jawa Barat sendiri ditetapkan sebagai salah satu dari 13 provinsi fokus dalam kerangka kerja sama Country Programme Action Plan (CPAP) Pemerintah RI–UNICEF periode 2026–2030. Penetapan ini mempertimbangkan berbagai indikator kesejahteraan dan kerentanan anak, termasuk tingkat kemiskinan, deprivasi multidimensi, serta prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Paudah, menyampaikan bahwa rapat koordinasi awal ini merupakan tindak lanjut atas penetapan Jawa Barat sebagai provinsi fokus baru dalam kerja sama RI–UNICEF. 

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keterlibatan UNICEF di Jawa Barat diarahkan melalui pendekatan menyeluruh bagi anak (whole child approach) yang mencakup penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas, serta pendampingan teknis lintas sektor guna menghasilkan dampak pembangunan yang lebih luas dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Rapat koordinasi ini juga membahas arah kebijakan daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar anak pada sektor gizi, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, iklim dan lingkungan, WASH, serta kebijakan sosial. 

Selain itu, forum digunakan untuk mendiskusikan tata kelola pemerintahan, mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan dan menyelesaikan berbagai persoalan publik terkait hak anak.

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF di Kementerian PPN/Bappenas, Arifi, menekankan bahwa hibah dalam kerja sama Pemerintah RI–UNICEF berfungsi sebagai katalis yang memperkuat upaya pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, Kerja sama RI–UNICEF di provinsi wilayah Jawa ditekankan pada penguatan dari sisi kebijakannya.

Ia menambahkan bahwa forum koordinasi seperti ini diharapkan mampu berjalan optimal untuk mengidentifikasi potensi-potensi kerja sama yang dapat dikembangkan ke depan. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berjalan secara paralel agar implementasi program dapat berlangsung efektif, selaras, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari amanat Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah juga didorong untuk mengintegrasikan praktik baik hasil kerja sama UNICEF ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, menyediakan data dan informasi secara berkala, serta menjamin keberlanjutan program melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan daerah. 

Rapat koordinasi awal ini diharapkan menghasilkan identifikasi potensi dan tantangan daerah, rekomendasi kebutuhan program, serta dukungan koordinasi dan kerja sama yang diperlukan untuk memastikan intervensi pembangunan anak di Jawa Barat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

(M.Husnie).