Aceh, - Fungsionaris Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI), Tokoh Nasional Pemuda Aceh Rifqi Maulana, S.H., menilai wacana pergantian Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi yang objektif, berbasis data, dan berorientasi pada masa depan Aceh.

Menurut Rifqi, Nasri Djalal baru menjalankan amanah sebagai Kepala BPMA sekitar satu setengah tahun. Dalam tata kelola lembaga strategis seperti BPMA, waktu tersebut belum cukup untuk mengukur secara utuh keberhasilan sebuah kepemimpinan, terlebih ketika sektor migas memiliki karakter kerja yang panjang, penuh tahapan teknis, dan sangat bergantung pada kesinambungan kebijakan.

“BPMA tidak boleh dikelola dengan logika pergantian yang tergesa-gesa. Pengelolaan migas membutuhkan kepastian arah, konsistensi komunikasi dengan pemerintah pusat, kepercayaan investor, serta keberlanjutan program kerja. Jika setiap dinamika langsung dijawab dengan pergantian, maka yang paling dirugikan adalah kepentingan Aceh sendiri,” ujar Rifqi Maulana, S.H.

Rifqi menegaskan bahwa Nasri Djalal patut diberi ruang yang layak untuk menuntaskan agenda kerja dan membuktikan hasil kepemimpinannya secara terukur. Evaluasi tentu diperlukan dalam negara demokratis, tetapi evaluasi harus menjadi instrumen perbaikan, bukan sekadar alasan untuk menciptakan ketidakpastian kelembagaan.

Dalam pandangan Rifqi, posisi Kepala BPMA memiliki arti penting karena lembaga tersebut berada pada titik temu antara kepentingan Aceh, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan masyarakat. Karena itu, figur pemimpin BPMA harus mampu menjaga komunikasi yang sehat, memperkuat koordinasi, serta memastikan pengelolaan sumber daya migas tidak berhenti pada angka investasi, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi rakyat Aceh.

“Nasri Djalal memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan potensi migas Aceh dikelola secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan daerah. Dalam masa kerja yang baru berjalan satu setengah tahun, yang dibutuhkan adalah dukungan konstruktif, pengawasan yang objektif, dan ruang untuk menyelesaikan agenda-agenda strategis,” katanya.

Rifqi juga memandang bahwa kehati-hatian pemerintah pusat dalam merespons dinamika BPMA merupakan sikap yang tepat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap keputusan terkait lembaga strategis energi nasional didasarkan pada pertimbangan hukum, kebutuhan kelembagaan, stabilitas investasi, dan kepentingan publik.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak semestinya mengambil keputusan berdasarkan tekanan sesaat, melainkan melalui pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian kebijakan adalah fondasi penting bagi sektor migas, khususnya ketika Aceh sedang membutuhkan percepatan investasi, penguatan produksi, dan pembukaan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Ke depan, BPMA harus menjadi motor penggerak ekonomi Aceh. Tantangannya bukan hanya mengelola sumber daya alam, tetapi memastikan hadirnya lapangan kerja, penguatan kapasitas tenaga kerja lokal, tumbuhnya pelaku usaha daerah, dan peningkatan penerimaan yang dapat dirasakan masyarakat. Agenda sebesar itu membutuhkan kepemimpinan yang stabil dan kerja yang berkelanjutan,” tegas Rifqi.

DPN PERMAHI mendorong seluruh pihak untuk mengedepankan kritik yang sehat dan pengawasan yang bertanggung jawab. Perbedaan pandangan harus menjadi energi untuk memperbaiki tata kelola, bukan menjadi alasan untuk melemahkan institusi yang sedang menjalankan agenda strategis.

Mempertahankan Nasri Djalal hingga evaluasi yang objektif dan menyeluruh dilakukan merupakan langkah yang patut dipertimbangkan. Aceh membutuhkan BPMA yang fokus bekerja, bukan lembaga yang terus-menerus terseret dalam polemik pergantian jabatan.

Dengan dukungan pemerintah pusat, sinergi Pemerintah Aceh, dan kepemimpinan yang konsisten di BPMA, sektor migas Aceh dapat diarahkan menjadi kekuatan ekonomi masa depan: menghadirkan kepastian investasi, memperluas manfaat bagi daerah, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

(Rifai).