Mandailing Natal,  - Sejumlah elemen masyarakat Mandailing Natal kembali menyuarakan tuntutan agar penindakan hukum yang tegas dilakukan terhadap aktivitas para mafia tambang liar yang makin massif di sejumlah titik di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. 

Gelombang desakan pun mengarah ke pucuk pimpinan korps Bhayangkara di Jakarta.

"Institusi kepolisian sekarang disorot dan duji publik. Kami menantang keseriusan Kapolri, apakah mampu menangkap para mafia tambang yang makin brutal beroperasi merusak alam Kabupaten Madina," tegas Ketua PC Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Kabupaten Madina Nuzul Ramadhan bersama Ketua PC Ikatan Pelajar Al Washliyah Kabupaten Madina Hanafi Lubis dalam keterangan Pers di Panyabungan, Rabu (08/07/2026).

Dijelaskan, Kapolri harus menjadikan pemberantasan PETI di Kabupaten Madina sebagai atensi khusus dan prioritas pemberantasan PETI di negara ini. 

Organisasi IPA dan IPNU pun mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil  alih dan memimpin langsung operasi skala besar pemberantasan kasus PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) dengan meringkus para mafia dan aktor intelektual dibalik maraknya aktivitas PETI ini.

"Hanya satu solusi untuk menghentikan secara total aktivitas ilegal PETI di Madina yakni tangkap dan penjarakan oknum Kepala Desa GD dan PW," tegas Hanafi.

Mereka juga mendesak aparat penegak hukum  segera menindaklanjuti temuan dan fakta terbongkarnya jaringan/sindikat PETI di Kecamatan Kotanopan oleh Tim Terpadu Pemprov Sumut yang melakukan razia baru-baru ini. Oknum Kepala Desa Singengu Julu berinisial GD serta rekannya PW teridentifikasi kuat terlibat dalam aktivitas tambang ilegal tersebut sesuai rilis resmi Pemprov Sumut.

"Kapolri harus bertindak tegas dan jangan takut bila berhadapan dengan para mafia tambang yang disebut-sebut  "kebal hukum". Masyarakat Madina sudah jenuh menagih komitmen dan keseriusan Kapolri. Masyarakat sangat menunggu solusi konkrit pemberantasan PETI dengan moment penangkapan GD dan  PW," ucap para pemerhati Ekologis Madina.

Mereka menjelaskan, bila para bigboss/mafia tambang oknum GD dan PW diringkus oleh aparat maka dipastikan akan memutus mata rantai sindikat  kejahatan lingkungan dan aktivitas PETI di Madina pasti akan berhenti total.

Kedua aktivis ini juga meminta agar para pelaku PETI nantinya dijerat dengan pasal berlapis. Selain tindak pidana kejahatan lingkungan, dan pelanggaran hukum  illegal mining, mereka mendesak agar aparat penegak hukum juga menjerat para tergugat pelaku ini dengan kasus Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Sudah menjadi rahasia umum, aktivitas PETI dijadikan sebagai sarang narkoba, judi dan prostitusi. Polri juga harus melakukan pengusutan tuntas hal ini" tambah mereka.

Pihaknya juga menyampaikan kritik keras  kepada Polres Mandailing Natal (Madina) yang dinila lamban dan tak berkutik untuk melakukan penertiban dan penindakan tambang liar ini. 

"Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta untuk mengevaluasi dan mencopot Kapolres Madina karena dinilai lamban dan tak berkutik menindak mafia tambang ilegal," tegas Hanafi.

Sikap pasif kepolisian terhadap aktivitas PETI yang masif dinilai memicu spekulasi liar ditengah publik bahwa hukum itu dinilai tumpul di hadapan perusak lingkungan dan kewibawaan aparat penegak hukum telah ditertawakan oleh para mafia tambang. Bahkan jargon "Polri Presisi" dianggap masih nol dan belum terbukti nyata di Madina.

Kasus PETI ini sudah viral beberapa tahun ini, namun belum ada pengusaha besar atau dalang utama yang ditindak tegas. Apakah aparat penegak hukum memang tidak ada di Kabupaten Madina? tanya aktivis.

Mereka juga berpendapat, bila aparat tidak mampu menangkap oknum kades berinisial GD dan PW,  mengindikasikan bahwa penegak hukum telah kalah telak oleh para mafia tambang.

Sebelumnya, diberitakan sejumlah organisasi dan aktivis lingkungan seperti AMP2K, SIPLAH, The Madina Green Institute, Madina Foundation telah berteriak agar Kapolri untuk turun tangan langsung ke Madina. 

"Kapolri jangan hanya diam seolah tak tau apa-apa. Segera tangkap GD dan PW," ungkap mereka.

Penindakan tanpa tebang pilih dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan publik dan menyelamatkan Madina dari kehancuran ekologis.

(Magrifatulloh).