Lebak, - Viralnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek revitalisasi Alun-Alun Rangkasbitung memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Ketua LSM GMBI Distrik Lebak, King Naga, menegaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat tidak boleh bersikap seolah paling benar atau kebal terhadap kritik publik.

Menurutnya, temuan BPK merupakan alarm serius yang tidak boleh dianggap sepele. Ia menilai setiap rupiah anggaran pembangunan berasal dari uang rakyat, sehingga penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka, bukan justru disikapi dengan sikap arogan atau anti kritik.

"Jangan merasa suci, jangan merasa paling benar ketika masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran. Kritik bukan musuh pemerintah, melainkan bentuk pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara," tegas King Naga.

Ia mengatakan, temuan BPK seharusnya menjadi tamparan keras bagi OPD terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, bukan mencari pembenaran atau mengabaikan aspirasi masyarakat. Menurutnya, pejabat publik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjelaskan setiap persoalan yang menjadi perhatian publik.

"Kalau memang semua pekerjaan sudah sesuai aturan, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun apabila terdapat kekurangan sebagaimana hasil pemeriksaan BPK, jangan mencari alasan. Laksanakan seluruh rekomendasi dan pertanggungjawabkan kepada publik," ujarnya.

King Naga juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibangun melalui transparansi, bukan melalui sikap tertutup. Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal setiap proyek yang menggunakan APBD agar pelaksanaannya sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami tidak akan berhenti melakukan pengawasan. Jangan pernah menganggap kritik sebagai ancaman. Justru yang harus menjadi ancaman adalah ketika anggaran rakyat dikelola tanpa transparansi dan tanpa rasa tanggung jawab. Jangan sampai ada kesan OPD kebal terhadap kritik, karena tidak ada satu pun pejabat yang berada di atas hukum," pungkasnya.

(HKZ).