Panyambungan, - Gelombang kemarahan publik terhadap lambannya penanganan kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kotanopan kian memuncak. Kinerja Kapolres Mandailing Natal (Madina), AKBP Bagus Priandy, kini disorot tajam akibat mandeknya  pengusutan kasus video viral aktivitas tambang ilegal yang diduga kuat melibatkan anak kandung dari pengusaha tambang lokal inisial Pwg.

Ketidakjelasan kasus yang sudah mengendap lebih dari satu bulan ini sontak memantik reaksi keras dari sejumlah aktivis mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Madina. Mereka memberikan ultimatum tegas, jika kasus ini tidak segera dituntaskan Mapolres Madina akan segera "digeruduk massa" meminta Kapolres Madina untuk mundur dan meletakkan jabatan.

"Integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum makin diragukan publik. Kasus sudah lama viral, tapi progresnya gelap gulita. Kapolres Madina harus transparan, jangan ada yang ditutupi. Kasus video viral pelaku PETI ini wajib diusut tuntas," tegas Ketua PC Ikatan Pelajar Alwasliyah (IPA) Kabupaten Madina, Hanafi Lubis bersama Ketua PC IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Nuzul Ramadhan kepada Wartawan di Panyabungan, Jumat, 24 Juli 2026.

Hanafi menilai bukti visual di media sosial sudah lebih dari cukup bagi kepolisian untuk bergerak. Dalam video tersebut, tampak alat berat ekskavator yang diduga kuat dikemudikan oleh pria berinisial Put*a, anak kandung dari pengusaha tambang ilegal lokal berinisial PWG.

"Video itu menghebohkan tanah air. Pelaku secara arogan merusak lingkungan demi emas ilegal. Apakah Kapolres Madina terkesan jadi pengecut, masih 'buta, bisu, dan tuli' hingga tak berani untuk memproses hukum,"  sentil Hanafi.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif The Madina Green Institute Ridwandy Nasution menegaskan 
publik kini menagih komitmen dan keseriusan aparat penegak hukum untuk membongkar tuntas sindikat mafia tambang ilegal pasca viralnya video eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Kotanopan menggunakan alat berat.

Padahal sebelumnya pada 23 Juni lalu, Kasat Reskrim Polres Madina, AKP Tri Boy Alvin Siahaan, telah mempublikasi kepada pers akan melakukan penyelidikan mendalam terhadap video tersebut.
Namun hingga saat ini, janji tersebut dinilai masih menjadi hiasan bibir belaka

"Kasus video viral ini harus dijadikan pintu masuk untuk membongkar sindikat kejahatan lingkungan mafia tambang PWG yang selama ini dinilai arogan dan merasa kebal hukum" tegas Ridwandi yang aktivis mahasiswa STAIN Madina ini.

Menurutnya, keterlibatan mafia tambang PWG sudah lama menjadi rahasia umum dan buah bibir  warga Madina. Hal ini diperkuat dengan hasil ekspose Tim Terpadu Pemprov Sumut saat melakukan penertiban PETI Kotanopan telah merilis secara resmi nama oknum PWG dan GD selaku pelaku PETI. Kondisi ini kemudian diperparah dengan sikap arogansi PWG yang memamerkan alat berat jenis excavator baru merk Sany ke khalayak luas untuk memuluskan aktivitas PETI, baru baru ini.

Sementara itu, Ketua Presidium Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (SIPLAH) Kab Madina, Ahmad Rifai mewanti-wanti Polres Madina agar bertindak profesional tanpa diskriminasi.

“Aksi pamer arogansi PETI di medsos adalah pelanggaran hukum serius dan kejahatan lingkungan yang harus dijerat pasal berlapis. Jangan sampai ada kesan pelaku kebal hukum dan aparat penegak hukum justru kalah telak oleh pelaku kejahatan itu sendiri,” ujar Ahmad Rifai.

Menurutnya, penindakan tegas atas aktivitas illegal mining ini bukan sekadar urusan lokal, melainkan sudah menjadi atensi khusus dan program prioritas dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Presiden Prabowo.

Pihaknya mendesak Kapolres Madina jangan melakukan pembiaran dan mencoba melindungi pelaku. 

"Pelaku video viral PETI inisial Ptr yang merupakan anak kandung PWG harus segera ditangkap dan diseret ke ranah hukum demi mengembalikan kepercayaan rakyat kepada kepolisian," cetus Rifai yang mantan aktivis PMII ini.

Pihaknya mengultimatum, bila kasus video viral PETI ini tidak dituntaskan,  mereka siap turun ke jalan menuntut AKBP Bagus Priandy untuk mundur dari jabatannya selaku Kapolres karena dinilai gagal menegakkan hukum dan memberantas mafia PETI di Bumi Gordang Sambilan.

Sampai berita ini diturunkan, pihak pers belum menerima tanggapan resmi dari pihak kepolisian. Namun pihak resmi akan terus berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi untuk mendapatkan pemberitaan yang sehat dan berimbang sesuai kaedah jurnalistik.

(Magrifatulloh).