Jakarta, - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan disambut langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, Selasa (28/07/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Menteri Dalam Negeri, Gedung A Lantai 2 Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, membahas berbagai persoalan strategis daerah serta sejumlah usulan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Salah satu poin utama yang disampaikan adalah perjuangan Kabupaten Kepulauan Meranti agar masuk dalam kategori daerah kepulauan yang tengah diperjuangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.

Dalam kesempatan itu, Muzamil menyampaikan bahwa secara geografis maupun karakteristik wilayah, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang sangat layak mendapatkan pengakuan dan afirmasi kebijakan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, Meranti memiliki tantangan pembangunan yang berbeda dengan daerah daratan, mulai dari konektivitas antar pulau, infrastruktur, hingga pelayanan publik di wilayah pesisir dan terluar.

“Kami berharap Kepulauan Meranti dapat masuk dalam kategori daerah kepulauan yang sedang diperjuangkan. Sebagai kabupaten yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, tentu terdapat tantangan tersendiri dalam pembangunan. Kami juga meminta dukungan dari Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri terhadap berbagai usulan pembangunan yang kami sampaikan demi percepatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti,” ujar Muzamil.

Ia menambahkan, pengakuan sebagai daerah kepulauan bukan hanya persoalan nomenklatur, tetapi juga menyangkut keadilan pembangunan dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Dengan status tersebut, Kepulauan Meranti diharapkan dapat memperoleh berbagai kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat, baik dalam aspek pembangunan, pengelolaan wilayah, maupun pemanfaatan potensi sumber daya kelautan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyambut baik berbagai aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kami menyambut baik aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berbagai usulan yang berkaitan dengan penguatan daerah dan percepatan pembangunan tentunya akan menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti bersama jajaran terkait di Kemendagri,” ujar Bima Arya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menjembatani berbagai usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Selain itu, Pemkab Kepulauan Meranti juga diminta untuk melengkapi kajian negative externalities yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya bersama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai dokumen pendukung dalam penguatan usulan yang diajukan.

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dari Fraksi PAN, Sopandi, turut menyampaikan aspirasi agar Kepulauan Meranti masuk dalam kategori daerah kepulauan yang tengah diperjuangkan.

Sebagai informasi, RUU Daerah Kepulauan saat ini tengah dibahas oleh DPR RI bersama DPD RI dan sejumlah kementerian terkait sebagai payung hukum untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi wilayah berciri kepulauan melalui kebijakan afirmatif, penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan konektivitas antar pulau, serta optimalisasi potensi kelautan dan pesisir.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Meranti turut didampingi oleh Sekretaris BPKAD Kepulauan Meranti, Alexander Fembri Budiawan, Pejabat Fungsional Bappedalitbang Kepulauan Meranti, Robert Saputra, serta Kasubbid Pengendalian Belanja BPKAD Kepulauan Meranti, Agus Nurdiansyah.

(Am).