Lebak, - Kondisi internal Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Polemik mencuat setelah munculnya dugaan ketidaktransparanan dalam pembagian insentif di lingkungan internal instansi tersebut. Masalah ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari tokoh pemuda sekaligus aktivis kondang, King Naga.

Menurut informasi yang dihimpun dari salahsatu pegawai atasnama Triana alias King Cobra, ketegangan di internal Bapenda Lebak dipicu oleh distribusi insentif pemungutan pajak daerah yang dinilai tidak akuntabel dan tebang pilih. Hal ini menyebabkan keresahan di kalangan pegawai yang merasa hak-hak mereka tidak diberikan secara terbuka dan berkeadilan.

Menanggapi konflik yang kian memanas, King Naga angkat bicara secara lantang. Ia menegaskan bahwa Bapenda merupakan salah satu jantung PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang harus dikelola dengan integritas tinggi, tanpa ada konflik internal yang mencederai profesionalisme kerja.

"Sangat disayangkan instansi pemungut pajak justru didera isu ketidaktransparanan terkait hak pegawainya sendiri. Jika internalnya saja sudah gaduh dan diduga ada yang ditutup-tutupi, bagaimana bisa bekerja optimal untuk rakyat?" ujar King Naga dalam keterangannya kepada pers.

Lebih lanjut, King Naga meminta  Bupati Lebak untuk segera mengambil langkah tegas demi menyelamatkan marwah dan kinerja instansi tersebut. Ia mendesak agar posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Lebak segera dievaluasi dan diganti dengan pejabat baru yang lebih berkompeten serta transparan.

"Kami meminta Bupati Lebak untuk segera mencopot dan mengganti Plt Kepala Bapenda. Lebak butuh pemimpin instansi yang bersih, transparan, dan mampu merangkul seluruh jajaran, bukan yang justru memicu polemik internal," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Bapenda Kabupaten Lebak belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan ketidaktransparanan insentif tersebut maupun desakan pergantian jabatan yang disuarakan oleh publik. Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk menyelesaikan kemelut ini agar tidak mengganggu pelayanan publik dan target capaian pajak daerah.

(Klz/Robby).