Lubuk Sikaping, - Di tengah gencarnya Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran negara, Pemerintah Kabupaten Pasaman bersama anggota DPRD justru menggelar pembahasan anggaran di Hotel Cimpago, Kota Bukittinggi.

Presiden Prabowo berulang kali menegaskan komitmen memangkas belanja boros, seremonial, dan perjalanan dinas. Bahkan opsi pemotongan anggaran pertahanan dan Polri disebut untuk dialihkan ke pengentasan kemiskinan ekstrem dan kelaparan.

Namun realita di daerah berbeda. Pembahasan anggaran Pemkab Pasaman dengan DPRD telah berlangsung sejak Senin, 10 Agustus 2026. Hingga hari ini, Selasa 12 Agustus 2026, pembahasan memasuki hari ke-3 dan masih dilakukan di salah satu hotel berbintang di Bukittinggi.

Langkah ini memicu pertanyaan publik

Aktivis muda Jaya Satria S.Sos mempertanyakan "Mengapa rapat penting di daerah sendiri harus digelar di luar kota dengan biaya yang tentu lebih besar?"
Kenapa tidak dilakukan saja di kabupaten Pasaman?
 
Dalam hal ini ketua DPRD kabupaten Pasaman Adel nelfri menyampaikan dalam pesan WhatsApp saat dikonfirmasi " Kami sangat mengapresiasi dan menghormati perhatian serta fungsi kontrol dari rekan-rekan media." Terkait pelaksanaan pembahasan anggaran di luar daerah, dapat kami sampaikan beberapa poin penjelasan sebagai berikut:

Komitmen Efisiensi Tetap Terjaga
DPRD Kabupaten Pasaman sepenuhnya mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran negara.
Pelaksanaan kegiatan ini telah melalui perencanaan matang dengan tetap menjaga koridor efisiensi dan rasionalisasi anggaran daerah.

Kebutuhan Fokus dan Aksesibilitas
Pemilihan lokasi di luar ibukota kabupaten murni didasarkan pada kebutuhan teknis untuk menciptakan suasana kerja yang fokus, kondusif, dan bebas dari interupsi kedinasan harian. Hal ini penting agar pembahasan anggaran yang kompleks dan menyangkut hajat hidup masyarakat Pasaman dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target regulasi.

Fasilitas Teknis Pendukung
Bukittinggi dipilih karena memiliki fasilitas dan akomodasi yang memadai untuk menampung seluruh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan anggota komisi/badan anggaran DPRD secara terpadu, guna mempercepat koordinasi lintas sektoral.

Pertanggungjawaban Anggaran yang Akuntabel
Seluruh biaya perjalanan dinas dan akomodasi untuk kegiatan ini menggunakan pagu anggaran yang sah, terukur, dan akan dipertanggungjawabkan secara transparan serta akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPRD Pasaman memastikan bahwa hasil dari pembahasan anggaran ini akan tetap berorientasi sepenuhnya pada program-program prioritas rakyat dan pembangunan daerah," ucap Adel Nelfri selaku Ketua DPRD Kabupaten Pasaman.

(Tim).