Pekanbaru - Dewan Pengurus Pusat Organisasi Pers, Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (DPP-PPDI), resmi dilantik pada Rabu, 09/08/2023, oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP-PPDI, Irjen Pol. Dr. Abdul Gofur, Drs., SH., M.H, di Ballroom Mahligai Hotel Arya Duta, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Sekretaris Jenderal DPP-PPDI, Jonni P. Simaremare, ST, didampingi oleh Wakil Sekretaris Jenderal, Rifky Rizal Zaman, SH, dalam konferensi Pers di Pekanbaru hari ini. Mereka mengatakan bahwa panitia pelaksana pelantikan DPP-PPDI telah siap untuk melaksanakan pelantikan ini setelah DPP-PPDI memproklamirkan terbentuknya pada bulan Februari 2023.

"Sebagai organisasi resmi berskala nasional, pelantikan DPP-PPDI merupakan perkenalan kepada seluruh rakyat Indonesia dan bagian dari agenda penting DPP-PPDI, mengingat banyaknya daerah yang mengajukan mandat pembentukan DPC dan DPD PPDI," ujar Jonni.

Jonni mengakui bahwa pelantikan DPP-PPDI hanyalah awal dari perjuangan organisasi ini. Organisasi Pers PPDI di bawah kepemimpinan jurnalis senior Riau, Feri Sibarani, STP., S.H, tengah merancang program-program nasional untuk memecahkan permasalahan dalam dunia Pers Indonesia.

"Ketua Umum DPP-PPDI, Feri Sibarani, sedang fokus mengatasi permasalahan dalam dunia Pers kita. Salah satunya adalah mendorong insan pers Indonesia mencapai kehidupan sejahtera seperti profesi-profesi lainnya," jelas Jonni.

Jonni menjelaskan bahwa DPP-PPDI telah mengidentifikasi beberapa persoalan, seperti sertifikasi kompetensi wartawan dan dukungan anggaran pemerintah kepada perusahaan Pers di Indonesia, demi menciptakan ekosistem Pers yang sehat dan ekonomi yang merata.

"Anggaran dalam APBD atau APBN adalah milik pemerintah yang diperoleh dari rakyat dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat," kata Jonni.

"Insan Pers adalah bagian dari rakyat. Di seluruh Indonesia, ada jutaan penduduk yang menjadi wartawan. Pers memiliki peran sebagai kontrol sosial dan pengawas penyelenggaraan Negara," tambahnya.

Jonni mengecam kelompok yang hanya memprioritaskan diri sendiri, dan menyebut tindakan seperti itu sebagai pembunuhan karakter. Dia menegaskan komitmen PPDI dalam perjuangan untuk menyelamatkan wartawan yang terancam kehilangan profesi akibat kebijakan Dewan Pers yang mempersulit kehidupan Pers di Indonesia.

"Saya ingin menyatakan bahwa PPDI berkomitmen dalam perjuangan untuk menyelamatkan wartawan yang terancam akibat kebijakan Dewan Pers yang mempersulit kehidupan Pers di Indonesia," pungkasnya. **