Purworejo, - Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan verifikasi dan validasi lapangan Program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah dalam memasuki tahap implementasi program, khususnya pada penguatan layanan pengelolaan persampahan.

Kepala Sub Direktorat Perencanaan & Evaluasi Wilayah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Yoppy Herlyan Juniaga, menekankan bahwa kesiapan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pelaksanaan LSDP berjalan sesuai dengan target.

“Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh catatan verifikasi teknis dapat dipenuhi, termasuk kesiapan lahan, kelembagaan, aspek sosial dan lingkungan. Kesiapan lahan beserta aksesibilitasnya juga perlu dipastikan pada 2026 sebagai bagian dari tahapan menuju implementasi program,” ujar Yoppy dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Selasa (8/9/2026)

Selain itu, daerah juga perlu menyiapkan anggaran prefinance tahun 2027 serta membentuk Local Project Implementing Unit (LPIU) agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target.

LPIU memiliki peran penting dalam memastikan pencapaian indikator kinerja LSDP, penyusunan rencana kegiatan, dan penganggaran.

Implementasinya akan melibatkan unsur Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKAD, serta perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, dan perangkat daerah lain.

Salah satu perhatian utama dalam implementasi LSDP adalah kemampuan daerah memenuhi kebutuhan input sampah untuk fasilitas pengolahan yang direncanakan.

Strategi tersebut dapat dilakukan melalui perluasan cakupan layanan, optimalisasi sumber sampah lainnya, pengalihan input dari TPA lain, maupun aglomerasi dengan daerah sekitar untuk mencapai kapasitas pengolahan 100–150 ton per hari di fasilitas pengelolaan sampah terpadu (TPST).

Hasil verifikasi dan validasi lapangan selanjutnya akan menjadi bahan konsolidasi tindak lanjut antara pemerintah pusat dan daerah. 

Program ini diarahkan untuk memperkuat layanan persampahan dari hulu hingga hilir sekaligus meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Melalui proses tersebut, kesiapan Kabupaten Purworejo diharapkan semakin kuat sehingga pelaksanaan LSDP dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

(*).