Bandung, - Di tengah arahannya dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian bagi Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN  Bandung, Kepala BKN, Prof. Zudan ingin membawa BKN sebagai instansi pembina manajemen ASN yang menghadirkan layanan kepegawaian yang semakin mudah, cepat, dan berdampak bagi ASN. 

Kepala BKN Prof. Zudan meminta seluruh para pengelola kepegawaian instansi untuk berani memangkas prosedur yang tidak memberikan nilai tambah, dan tidak lagi mempersulit proses pengembangan karier ASN.

“Untuk apa mempersulit karier orang. Semangatnya adalah memudahkan karier ASN dengan 15 kebijakan BKN. Kalau BKN sudah memberikan kemudahan, untuk apa ibu bapak yang di tingkat operasional teknis justru memberikan sifat yang menyulitkan,” imbau Prof. Zudan saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Kepegawaian di Bandung, Rabu (09/09/2026). 

Prof. Zudan juga mengarahkan agar transformasi layanan kepegawaian tidak hanya dilakukan melalui penerbitan kebijakan, tetapi harus benar-benar dimplementasikan dan berdampak. 

Kebijakan yang telah memberikan ruang kemudahan bagi ASN, menurutnya, harus diikuti dengan perubahan cara kerja di tingkat operasional. Terkait itu, Prof. Zudan mengungkapkan masih menerima sejumlah laporan mengenai layanan kepegawaian yang belum berjalan optimal. Di antaranya, yakni seperti keterlambatan penyampaian hasil uji kompetensi serta proses pencantuman gelar akademik dan gelar profesi yang masih dipersulit. 

Prof. Zudan mengarahkan agar kondisi tersebut perlu segera dibenahi dengan melihat kembali setiap tahapan layanan, apakah benar-benar dibutuhkan, memberikan nilai tambah, atau justru menjadi beban administratif bagi ASN. 

“Saya betul-betul ingin membuat dunia kepegawaian kita, prosedur-prosedur yang tidak penting itu kita buang. Mari kita dorong pelayanan kepegawaian yang memudahkan,” tegasnya.

Senada dengan arahan Kepala BKN, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, sepakat bahwa pengelolaan ASN harus diarahkan untuk menghasilkan aparatur yang kompeten, berkinerja, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengembangkan instrumen digital untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, salah satunya melalui aplikasi Satu Data Jawa Barat (Sada Jabar). 

"Pemanfaatan data kami gunakan untuk membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan yang berkembang di masyarakat, sekaligus memastikan kebijakan dan program yang dijalankan semakin tepat sasaran," jelasnya.

Mengusung tema "ASN Bergerak, Manajemen Talenta Menguat, Asta Cita Berdampak", Kepala Kantor Regional III BKN, Wahyu, mengatakan Rapat Koordinasi Kepegawaian Instansi se-wilayah kerja Kanreg BKN Bandung ini, bertujuan untuk memperkuat sinergi pengelolaan ASN antara BKN dan instansi pemerintah di wilayah Jawa Barat dan Banten. “Bersinergi bersama-sama membangun manajemen ASN untuk Jabar dan Banten yang lebih baik dan produktif,” ujar Wahyu.

(M.Husnie).