Jakarta, - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pencegahan dan penindakan tegas terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah diminta memperkuat pencegahan sejak sumbernya serta memastikan tidak ada pembukaan lahan dengan cara membakar.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu sore (16/9/2026). 

Dalam rapat membahas perkembangan penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra, pencarian korban kecelakaan kapal KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa dan korban yang hilang di Selat Sunda, serta penanganan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan penguatan pencegahan karhutla melalui pengolahan lahan tanpa bakar. Upaya itu mencakup penyediaan peralatan serta pendampingan kepada masyarakat agar pembukaan lahan tidak dilakukan dengan metode pembakaran.

Presiden juga meminta agar tidak ada peraturan daerah yang memberikan ruang bagi pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan izin kepala daerah.

Selain pencegahan, Presiden meminta aparat menindak pihak yang terbukti melakukan pembakaran maupun pihak yang terbukti lalai dalam mencegah terjadinya karhutla. 

Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan adanya lebih dari 95 korporasi yang disebut melanggar. Informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait kecelakaan KMP Virgo Transport 8 dan pencarian delapan orang yang dilaporkan hilang di Selat Sunda, Presiden meminta proses pencarian dan pertolongan dimaksimalkan.

Menteri Perhubungan juga diminta terus memberikan informasi kepada keluarga korban, memastikan hak-hak keluarga terpenuhi, serta memastikan investigasi kecelakaan kapal dilakukan secara mendalam dan objektif.

Sementara itu, untuk penanganan pascagempa NTT, Presiden meminta pemerintah mempercepat penyaluran bantuan stimulan, penyediaan hunian sementara, serta pembangunan kembali rumah warga yang terdampak.

Presiden menekankan bahwa pemerintah harus memberikan respons cepat terhadap bencana sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi untuk mengurangi risiko terulangnya kejadian serupa.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

(***).