Jakarta, - Pemerintah mendorong percepatan penanganan pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, dengan mengutamakan satu basis data yang valid dan terverifikasi.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi teknis lanjutan yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Forum menekankan pentingnya penyatuan data terkait korban, pengungsi, kerusakan, serta kebutuhan masyarakat terdampak sebagai dasar penyusunan program pemulihan.

Kemenko Polkam mendorong BNPB bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah segera menyusun rencana aksi percepatan pemulihan pascakonflik.

Rencana tersebut mencakup prioritas penanganan, pembagian tugas dan tanggung jawab, kebutuhan serta sumber pembiayaan, distribusi material, dukungan pengamanan, target waktu, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya juga diminta segera memfinalisasi data kebutuhan pemulihan agar pelaksanaan penanganan di lapangan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto bersama Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah.

Pertemuan turut dihadiri perwakilan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya, TNI, Polri, BIN, serta unsur kewilayahan.

(**).