Panyabungan, - Keberadaan Satgas PETI Mandailing Natal (Madina) kembali menuai sorotan negatif. Belum genap satu minggu melakukan operasi penindakan, aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Kotanopan dilaporkan telah beroperasi bebas kembali tanpa hambatan.

Laporan warga dan dokumentasi visual warga di lapangan pada Rabu (23/9) menunjukkan alat berat jenis ekskavator dan pekerja tambang kembali beraktivitas normal melakukan perusakan lingkungan di kawasan belakang Masjid Al Muhtadin, Jambur Tarutung Pasar Kotanopan.

Kelancaran aktivitas ilegal ini dinilai menjadi bukti nyata kegagalan represif aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Mandulnya kinerja Satgas ini memicu kritik tajam dari masyarakat yang menilai penegakan hukum hanya menjadi bahan lelucon bagi para mafia tambang. Narasumber lokal menyatakan bahwa ketidakseriusan aparat dipicu oleh dugaan aliran dana atau upeti dari para cukong tambang.

"Satgas ini hanya jadi bahan lelucon bagi para mafia tambang Kotanopan. Semuanya diduga sudah dibayar dan transaksional, makanya tidak ada satupun toke tambang dan alat berat yang berhasil diringkus," ungkap seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada wartawan.

Warga menilai mustahil aktivitas PETI skala besar ini tidak diketahui oleh jajaran pemangku kebijakan, termasuk Wakil Bupati Atika Azmi Utammi yang merupakan putra asli Kotanopan, pihak Camat, Koramil, hingga Polsek. Kinerja tim gabungan yang terkesan "main kucing-kucingan" ini memperkuat dugaan adanya praktik pembiaran dan perlindungan sistematis.

"Tahu ajalah bang, semuanya sudah dapat upeti dari PETI ini, bagaimana mau bertindak. Makanya tetap dibiarkan dan terkesan dilindungi. Aparat hukum dan pemerintah sama-sama tutup mata," pungkas warga tersebut dengan nada satir.

Kondisi ini memperpanjang carut-marut penanganan dampak lingkungan di Madina. 
Sebelumnya, Satgas PETI juga telah dituding "tutup mata" terkait sengkarut status hukum reklamasi di lahan eks-PETI Kotanopan yang ditinggalkan begitu saja tanpa ada tindakan hukum yang tegas bagi para perusak lingkungan.

Merespon hal ini, Ketua SIPLAH (Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup) menilai Kinerja Satgas "mandul" serta diduga sarat kongkalikong transaksional dengan mafia tambang.

"Kinerja Satgas yang hanya mampu menyita tiga unit dompeng rusak serta "garang" kepada tenda dan alat operasional yang ditinggalkan penambang merupakan dagelan konyol birokrasi yang memalukan dan menggelikan. Lebih baik bubarkan saja Satgas ini karna sama sekali tidak berguna " ucapnya. 

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Satgas PETI, Pemkab Madina dan Camat. Pihak Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak terkait yang disebutkan dalam pemberitaan untuk perimbangan informasi yang objektif.

(Magrifatulloh).