Jakarta, - Pemerintah daerah diminta tidak berhenti pada penyusunan program pembangunan, tetapi memastikan setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat menjadi pembicara kunci pada Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Ribka menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi salah satu kunci agar pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga perlu selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Bahwa konsistensi terhadap perencanaan itu sangat penting. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini sangat penting,” ujar Ribka.

Ia meminta pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata. Keberhasilan pembangunan, kata Ribka, tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah indikator pembangunan juga perlu menjadi perhatian, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan hingga pembangunan manusia.

Ribka mengatakan perbedaan karakteristik setiap daerah membutuhkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Karena itu, data dan kondisi kewilayahan dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Pada kesempatan itu, Ribka mengapresiasi pemerintah daerah yang menerima PPD 2026. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk menjaga sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Ini merupakan suatu penyemangat sekaligus sebagai penghormatan karena tidak semua daerah memiliki itu (mendapatkan penghargaan),” tandasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, sejumlah bupati dan wali kota, serta pejabat terkait lainnya.

(**).