Jakarta, - Presidium Mitra BGN Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan persoalan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepastian status kemitraan, serta nasib investasi para mitra dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPR RI, Kamis (8/10/2026), Presidium menyoroti sekitar 13.000 SPPG yang disebut tidak beroperasi atau mengalami penghentian operasional. Nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp26 triliun juga menjadi perhatian karena menyangkut keberlanjutan usaha dan kepastian pengembalian modal para mitra.

Panglima Presidium Mitra BGN Indonesia, Sawaluddin Aweng, menegaskan bahwa para mitra tetap berkomitmen mendukung keberhasilan program MBG. Namun, menurutnya, komitmen tersebut perlu diimbangi dengan kejelasan kebijakan, kepastian operasional, serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan mitra sesuai ketentuan hukum.

“Kami tidak menolak MBG. Kami ingin program ini berhasil. Jika ada kekurangan, berikan kesempatan untuk memperbaiki. Jika kemitraan dilanjutkan, berikan kepastian operasional. Jika tidak dapat dilanjutkan, selesaikan investasi kami secara adil dan sesuai hukum,” tegas Sawaluddin.

Jadwal Dialog Berulang Kali Bergeser

Presidium menyebut upaya penyampaian aspirasi sebelumnya dijadwalkan pada 1 Oktober 2026 melalui pertemuan dengan tiga pimpinan DPR RI, yakni Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari.

Dalam rangkaian komunikasi tersebut, para mitra berharap dapat menggelar pertemuan lanjutan dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pimpinannya, untuk membahas persoalan operasional SPPG dan penyelesaian investasi.

Pertemuan yang direncanakan pada Senin (5/10/2026) kemudian dijadwalkan ulang karena bertepatan dengan peringatan Hari TNI. Agenda selanjutnya diarahkan ke Selasa (6/10/2026), tetapi kembali ditunda dengan alasan pihak BGN belum dapat hadir.

Pertemuan kemudian direncanakan berlangsung pada Kamis (8/10/2026). Pada hari yang sama, Presidium menyatakan memilih aksi bungkam sebagai bentuk kekecewaan atas perubahan jadwal dan belum adanya kepastian dialog.

Namun, agenda tersebut kembali diminta bergeser ke pekan berikutnya. Presidium menyatakan menerima informasi bahwa pertemuan selanjutnya diharapkan dapat dihadiri pimpinan BGN.

Perubahan jadwal tersebut membuat para mitra masih menantikan kepastian waktu dan pelaksanaan dialog. Presidium berharap penjadwalan ulang tidak kembali menghambat penyelesaian persoalan operasional, status kemitraan, dan investasi.

Lima Tuntutan Presidium Mitra BGN Indonesia

Dalam menyampaikan aspirasinya, Presidium Mitra BGN Indonesia mengajukan lima tuntutan utama.

Pertama, keberlanjutan Program MBG. Presidium meminta program tersebut dilanjutkan dan dioptimalkan sebagai program prioritas nasional Prabowo–Gibran agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Kedua, pencabutan moratorium SPPG. Presidium meminta moratorium pendirian SPPG dicabut, khususnya bagi mitra yang telah memiliki surat keputusan atau surat perjanjian kerja sama (SK/SPK), maupun yang telah mempersiapkan pembangunan sebelum moratorium diberlakukan.

Ketiga, penyelesaian investasi dan operasional SPPG di wilayah 3T dan terpencil. Presidium meminta pengembalian investasi sesuai petunjuk teknis yang disebut sebagai Juknis III, penyelesaian persoalan operasional SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta pemberian insentif tetap Rp6 juta per hari hingga modal kembali.

Keempat, perlindungan hukum dan kesetaraan posisi. Presidium mendorong pembentukan Undang-Undang MBG yang mengatur perlindungan hukum, kepastian hak dan kewajiban, kesetaraan antara BGN dan mitra, serta mekanisme penyelesaian persoalan yang jelas.

Kelima, skema insentif sebagai mekanisme pengembalian modal. Presidium mengusulkan insentif Rp6 juta per hari selama masa transisi satu tahun, disertai evaluasi peringkat dapur dan verifikasi data penerima manfaat sebelum penerapan skema berbasis jumlah porsi secara bertahap.

Presidium menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan permintaan perlakuan khusus. Mereka berharap kebijakan terkait MBG dilaksanakan secara transparan dan proporsional, sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

Aspirasi tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Presidium juga berharap pimpinan DPR RI memfasilitasi dialog dengan pihak terkait, termasuk BGN, agar terdapat jadwal pertemuan yang pasti dan langkah penyelesaian yang konkret serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mitra di Wilayah 3T Minta Kepastian

Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, turut menekankan pentingnya kepastian bagi mitra pelaksana di berbagai daerah, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Menurutnya, kepastian operasional dan status kemitraan diperlukan agar pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah.

Presidium Mitra BGN Indonesia menilai keberhasilan program MBG membutuhkan sinergi antara pemerintah dan mitra pelaksana. Karena itu, persoalan operasional dan investasi diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi terbuka, kebijakan yang jelas, dan mekanisme yang adil.

“Kami ingin MBG berhasil. Negara hadir, mitra siap bekerja, dan masyarakat mendapatkan manfaat. Yang kami minta adalah kepastian, kejelasan, dan penyelesaian yang adil,” pungkas Sawaluddin Aweng.

Presidium berharap Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR RI, dan BGN segera membuka ruang dialog yang jelas dan terukur agar persoalan para mitra memperoleh penyelesaian dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih baik.

(Riki P).