Maybrat, - Komisi I DPR Provinsi Papua Barat Daya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maybrat untuk meninjau perkembangan dan kesiapan usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Maybrat Sau. Kunjungan tersebut juga membahas kondisi keamanan di wilayah Aifat Selatan dan Aifat Timur Raya serta dampaknya terhadap pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (13/10/2026) di ruang rapat Pemerintah Kabupaten Maybrat itu dipimpin Ketua Komisi I DPR Papua Barat Daya, Zet Kadakolo, S.E., M.M., dan dihadiri sekitar 70 peserta, termasuk Wakil Bupati Maybrat Fernando Solosa, anggota DPR provinsi dan kabupaten, unsur TNI-Polri, pejabat pemerintah daerah, kepala distrik, serta tokoh masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Maybrat Fernando Solosa menyampaikan harapan agar aspirasi masyarakat terkait pemekaran kabupaten, distrik, dan kampung mendapat perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Ia juga meminta agar usulan pemekaran dikawal bersama sehingga dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pemekaran diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua Komisi I DPR Papua Barat Daya, Zet Kadakolo, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan melihat kesiapan usulan pembentukan Kabupaten Maybrat Sau, meliputi administrasi pemerintahan, kelembagaan, batas wilayah, kependudukan, sumber daya manusia, dukungan masyarakat, serta berbagai kendala yang masih dihadapi.
Ia menekankan pentingnya kelengkapan dokumen dan kejelasan batas wilayah, termasuk titik koordinat kabupaten, distrik, dan kampung, agar proses pengusulan dapat berjalan sesuai persyaratan.
Selain Maybrat Sau, dalam pertemuan tersebut juga disebutkan usulan pembentukan daerah otonom baru lainnya, yakni Kabupaten Malamoi dan Kabupaten Imeko.
Sementara itu, anggota DPRK Maybrat, Naftali Kambu, berharap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memberikan kepastian mengenai tindak lanjut usulan Kabupaten Maybrat Sau. Ia menyebut pemerintah kabupaten telah menyiapkan dokumen persyaratan dan berharap proses tersebut memperoleh perhatian serius.
Selain pemekaran wilayah, pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi keamanan di Aifat Selatan dan Aifat Timur Raya. Pembahasan diarahkan untuk mengetahui dampak kondisi keamanan terhadap aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Kepala Polres Maybrat, AKP Sarifudin Nawin, menyampaikan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa kepolisian masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk jangkauan pelayanan kepolisian di sejumlah distrik. Meski demikian, kepolisian berupaya mengoptimalkan tugas dengan mengutamakan keselamatan dan pelayanan masyarakat.
Terkait perkembangan sejumlah peristiwa keamanan, Sarifudin menyarankan agar informasi lebih terperinci dikonfirmasi kepada Kapolres Maybrat atau Kasat Reskrim.
Dansatgas Yonif 764/IB, Letkol Inf. Aditya Susanto, menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung upaya menjaga stabilitas keamanan melalui koordinasi dengan TNI-Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya pendekatan humanis, komunikasi, serta penyelesaian persoalan melalui dialog. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Dalam forum yang sama, perwakilan Kodim 1809/Maybrat turut mendorong peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
Dalam penyampaian aspirasinya, Pemerintah Kabupaten Maybrat juga meminta perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan Susumuk–Bintuni dan Mare–Feb. Perbaikan konektivitas dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, menghubungkan antardaerah, serta mendorong kegiatan ekonomi.
Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan fasilitas Koramil dan Polsek di wilayah Aifat Timur untuk mendukung pelayanan keamanan. Usulan tersebut diharapkan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk penyiapan lahan.
Perwakilan masyarakat Aifat Raya turut meminta percepatan perbaikan jalan yang rusak, khususnya jalur penghubung antardistrik dan kampung. Mereka juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh elemen dalam menjaga keamanan dan mendukung proses pemekaran sesuai peraturan yang berlaku.
Tokoh intelektual Kabupaten Maybrat, Agustinus Saa, menyampaikan bahwa usulan pemekaran membutuhkan kesiapan administrasi, dukungan anggaran, infrastruktur yang memadai, serta kondisi keamanan yang kondusif.
Menutup pertemuan, Wakil Bupati Maybrat menegaskan bahwa usulan DOB merupakan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Namun, proses pemekaran tetap memerlukan kesiapan administrasi, kelembagaan, pendanaan, dan infrastruktur sesuai ketentuan.
Rangkaian kunjungan kerja berakhir pada pukul 16.08 WIT dalam keadaan aman dan lancar. Selanjutnya, pada pukul 16.30 WIT, Ketua Komisi I DPR Papua Barat Daya menyerahkan bantuan sembako kepada pihak Pemerintah Kabupaten Maybrat.
Melalui kunjungan tersebut, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah, DPR Papua Barat Daya, aparat keamanan, dan masyarakat semakin kuat, baik dalam memperjuangkan usulan pemekaran maupun menjaga keberlangsungan pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Maybrat.
(Barat).
Komentar Anda :
