Prabowo Bahas Digitalisasi Bansos hingga Ketahanan Pangan Bersama DEN
Rabu, 21-10-2026 - 19:47:26 WIB
 |
| Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran DEN dan Menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
|
Jakarta, - Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran DEN dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi terkini serta rekomendasi kebijakan berbasis data dan kajian untuk merespons dinamika global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Dalam pertemuan itu, DEN menyampaikan perkembangan uji coba digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) yang telah menjangkau 514 kabupaten/kota dengan 11,5 juta kepala keluarga terdaftar. Digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
DEN juga memaparkan hasil kajian mengenai dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kajian tersebut menunjukkan potensi peningkatan kehadiran siswa di sekolah, semangat belajar, serta pengurangan rasa lapar pada anak.
Berdasarkan hasil kajian itu, DEN merekomendasikan agar distribusi MBG diprioritaskan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah perdesaan, serta masyarakat miskin.
Pada sektor industri dan energi, DEN memaparkan perkembangan hilirisasi aluminium dan komponen baterai litium. Upaya hilirisasi tersebut diproyeksikan mendorong nilai ekspor produk hilirisasi mencapai sekitar US$50 miliar pada akhir 2026.
Selain itu, pemerintah menyiapkan strategi fiskal melalui Kementerian Keuangan dan BPI Danantara untuk menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun.
Dalam menghadapi potensi dampak perubahan iklim, DEN merekomendasikan langkah antisipasi terhadap fenomena El Niño dan La Niña.
Langkah tersebut meliputi penguatan stok cadangan pangan, kelancaran distribusi, pelaksanaan operasi pasar, serta penyediaan layanan kesehatan khusus bagi masyarakat di wilayah terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Berbagai rekomendasi tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah dalam merespons tantangan ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, serta menjaga ketahanan pangan dan stabilitas energi di tengah dinamika global.
(***).
Komentar Anda :