Jakarta, - Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hal itu saat memimpin rapat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kelautan dan perikanan serta perumahan dan permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Teddy Paul H. Siagian.

Tito mengatakan percepatan program diperlukan karena waktu pelaksanaan pada 2026 semakin terbatas. Ia meminta kementerian dan lembaga terkait memastikan program yang telah direncanakan segera direalisasikan serta mengajak pemerintah daerah mendukung pelaksanaannya.

“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera,” ujar Tito.

Dalam rapat tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2026.

Program tersebut meliputi rehabilitasi tambak, kolam, dan keramba; bantuan ekskavator; bantuan peralatan perebusan garam; sarana pengolahan hasil perikanan dan kotak pendingin (cool box); mesin dan kapal penangkapan ikan; serta alat penangkap ikan. Trenggono juga memaparkan perkembangan pelaksanaan program, termasuk rehabilitasi infrastruktur pelabuhan perikanan.

Selain sektor kelautan dan perikanan, rapat membahas pembangunan huntap bagi warga yang kehilangan rumah atau lahan akibat bencana. Kementerian PKP menargetkan pembangunan 26.036 unit huntap melalui skema relokasi terpusat di tiga provinsi terdampak selama 2026–2027.

Target tersebut terdiri atas 21.228 unit di Aceh, 3.707 unit di Sumatera Utara, dan 1.101 unit di Sumatera Barat.

Tito menjelaskan pembangunan huntap dalam kompleks relokasi terutama diperuntukkan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan lahan atau tinggal di kawasan yang dinilai tidak aman untuk dihuni kembali.

“Yang [huntap] kompleks itu dikerjakan oleh PKP ini terutama yang rumahnya, tanahnya sudah habis sudah enggak ada lagi atau di daerah merah, satu kampung hilang otomatis dibangunkan lagi kompleks [oleh] PKP,” kata Tito.

Menurut Tito, penyediaan lahan menjadi salah satu hal yang perlu segera diselesaikan untuk mendukung pembangunan huntap. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah membantu mengatasi kendala lahan agar pembangunan dapat berjalan sesuai target.

Ia juga menyebut cakupan bencana yang meliputi 53 kabupaten/kota di tiga provinsi menjadi salah satu tantangan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, banjir dan tanah longsor susulan turut memengaruhi pemulihan, termasuk merusak kembali sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki.

“Kita terus bekerja tapi alamnya begitu kita enggak bisa lawan,” ujar Tito.

Tito menegaskan pemerintah pusat dan daerah akan melanjutkan upaya pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana. Koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai sektor.

“Kita tidak menyerah kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

(**)