Jakarta, - Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit untuk rakyat mencapai Rp400 triliun pada tahun mendatang, dengan sasaran sekitar 28 juta keluarga. Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dalam keterangan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, penyaluran kredit untuk rakyat disebut telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan dua juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan peningkatan penyaluran untuk memperluas jangkauan program tersebut.

Prabowo juga mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Keberadaan tim tersebut dinilai menjadi salah satu fondasi untuk memperluas inklusi keuangan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia (BI).

Selain memperluas akses pembiayaan, Presiden menekankan pentingnya menjaga kekayaan nasional, menertibkan konsesi yang tidak produktif, dan memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan potensi ekonomi nasional memberikan manfaat bagi masyarakat.

Prabowo turut mendorong efisiensi badan usaha milik negara (BUMN) dan optimalisasi aset negara agar pengelolaannya memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Upaya itu, menurut keterangan tersebut, sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional 2026 dan meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.

Prabowo menegaskan bahwa akses keuangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pembiayaan, tetapi juga kesempatan bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di berbagai daerah untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan.

Pemerintah menargetkan perluasan akses keuangan dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat. Realisasi penyaluran kredit dan dampak program terhadap kesejahteraan penerima manfaat menjadi aspek yang perlu dicermati dalam pelaksanaannya.

(***).