Meranti, - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meminta Komite IV DPD RI memperjuangkan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan kawasan hutan gambut.

Permintaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi pengawasan pelaksanaan APBN bersama Komite IV DPD RI di Ruang Rapat Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Senin, 26 Oktober 2026.

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar mengatakan, dukungan APBN penting untuk menopang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga pengentasan kemiskinan.

“Koordinasi seperti ini penting untuk menyampaikan kebutuhan dan kondisi riil daerah kepada pemerintah pusat,” ujar Asmar.

Usulan Empat Infrastruktur Strategis

Asmar menjelaskan, sebagian wilayah Meranti masih berstatus kawasan hutan sehingga membutuhkan kebijakan khusus dari pusat, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap tahun.

Pemkab mengusulkan empat infrastruktur strategis untuk didanai APBN 2027, yakni pelabuhan, gudang Bulog, Jembatan Panglima Sampul, dan Jembatan Selat Akar.

“Pembangunan infrastruktur penting untuk memperkuat konektivitas antardaerah dan memperlancar distribusi barang dan jasa,” kata Asmar.

Menurut dia, Meranti memiliki potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan berupa minyak dan gas bumi, sagu, kelapa, karet, pinang, kopi, dan timah yang perlu dioptimalkan.

Tekanan Fiskal: DBH Migas Turun Drastis

Plt Kepala Bappeda Kepulauan Meranti, Sakinul Wadi memaparkan, Meranti memiliki luas 3.144,5 kilometer persegi dengan penduduk 212.002 jiwa yang tersebar di sembilan kecamatan dan 101 desa serta kelurahan.

Sebagai daerah kepulauan di pesisir timur Sumatera yang berbatasan dengan Selat Malaka, Meranti menghadapi tantangan konektivitas antarpulau dan distribusi logistik.

Tekanan fiskal menjadi tantangan utama. Berdasarkan proyeksi yang dipaparkan, penerimaan DBH Migas Meranti pada 2027 diperkirakan hanya Rp9 miliar, turun drastis dari tahun-tahun sebelumnya yang berada di atas Rp100 miliar.

Data indikator makro 2025 mencatat pertumbuhan ekonomi Meranti 3,62 persen, tingkat kemiskinan 20,51 persen atau 39.472 jiwa, pengangguran terbuka 5,43 persen, dan rasio gini 0,274. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan tren meningkat.

Tercatat 801 balita mengalami stunting pada 2025. Pemkab memprioritaskan anggaran untuk Standar Pelayanan Minimal, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta infrastruktur dasar.

DPD RI Soroti Realisasi Program

Anggota Komite IV DPD RI Dapil Riau, Sawitri mengatakan, kunjungan kerja bertujuan memperoleh data dan masukan langsung mengenai pelaksanaan program yang dibiayai APBN.

Ia menyoroti Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan program pembangunan yang perlu dipastikan realisasinya sesuai kebutuhan masyarakat.

Salah satunya adalah program Koperasi Desa Merah Putih. Berdasarkan kunjungan ke sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Sawitri menyebut belum melihat pembangunan fisik dari program tersebut.

“Data yang akurat penting agar program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” kata Sawitri. Ia menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat beasiswa, bantuan sosial, serta subsidi LPG dan BBM.

Harapan pada RUU Daerah Kepulauan

Dalam pertemuan itu, Sawitri juga menyampaikan perkembangan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang diperjuangkan DPD RI.

Menurut dia, regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan kebijakan pendanaan yang lebih adil bagi daerah kepulauan yang menghadapi biaya transportasi dan penyediaan pelayanan dasar lebih tinggi dibanding wilayah daratan.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Antoni Shidarta, Sekda H. Sudandri Jauzah, Asisten I Sekda T. Arifin, Staf Ahli Bupati Randof, dan sejumlah kepala perangkat daerah.

(Am).