Jakarta,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital guna meningkatkan akurasi pendataan dan memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Permintaan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Tito menjelaskan, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau GovTech. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dengan menggunakan data kependudukan sebagai basis utama.

Menurutnya, integrasi data tersebut memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas masyarakat dengan data kepemilikan aset, seperti tanah dan kendaraan, sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial.

"Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa [dikategorikan], bantuan dalam bentuk tunai, atau layak bantuan untuk non-tunai, atau layak mendapatkan dua-duanya," ujar Tito.

Ia menambahkan, sistem digital tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah tanpa harus mendatangi berbagai instansi secara langsung. Integrasi layanan mencakup sektor sosial, kesehatan, pendidikan, hingga administrasi pertanahan dan kendaraan bermotor.

Tito juga menekankan pentingnya keberadaan agen Perlinsos untuk membantu masyarakat melakukan registrasi, terutama warga yang tidak memiliki telepon pintar atau mengalami kesulitan menggunakan aplikasi secara mandiri.

Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah terregistrasi. Sementara itu, jumlah agen yang terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta orang, dengan lebih dari 502 ribu agen berstatus aktif.

Mendagri menyebut percepatan registrasi Perlinsos juga membantu Pemda mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Langkah tersebut diharapkan mendukung program pembangunan daerah, termasuk penurunan angka kemiskinan dan penanganan stunting.

Dalam kesempatan itu, Tito mengapresiasi capaian Provinsi Aceh dan Bali yang mencatat persentase registrasi tertinggi, masing-masing sebesar 51,25 persen dan 50,73 persen.

Ia meminta pemerintah daerah lainnya membentuk tim atau satuan tugas (satgas) percepatan registrasi Perlinsos dengan melibatkan dinas sosial dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil). Sekretaris daerah bertugas melakukan pengawasan, sedangkan kepala daerah menjadi penanggung jawab.

Rakor tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Albertus Rachmad Wibowo, serta sejumlah kepala daerah atau perwakilannya secara daring.

(Rls/Ferdio).