Jakarta, - Dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa penyelesaian hak pekerja menyeret PT Asia Pacific Xpressindo ke dalam sorotan. Perusahaan tersebut diduga belum membayarkan pesangon Antonius Maria Klaret Maku, mantan pengemudi operasional yang telah bekerja selama 7 tahun 5 bulan. Tak hanya itu, surat pengalaman kerja (paklaring) yang dibutuhkan untuk pencairan manfaat BPJS Ketenagakerjaan juga disebut belum diberikan.

Persoalan ini memicu reaksi keras tim kuasa hukum Antonius dari AR-A Law Firm & Partners. Mereka menilai sikap manajemen perusahaan yang belum merespons upaya penyelesaian dan somasi menunjukkan tidak adanya keseriusan dalam menyelesaikan persoalan hak pekerja.

"Kami sudah mengupayakan mediasi, tetapi pimpinan PT tersebut terus menghindar. Kalau berani memecat, harus berani bertanggung jawab atas hak-hak karyawan. Apalagi surat paklaring itu merupakan dokumen penting bagi pekerja untuk mengurus pencairan haknya sendiri," tegas Efraim Mbomba Reda, S.H., salah satu kuasa hukum Antonius, Minggu (8/11/2026).

Efraim menegaskan, persoalan ini bukan sekadar perselisihan antara perusahaan dan mantan karyawan. Menurutnya, perusahaan wajib memenuhi hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penahanan dokumen yang dibutuhkan untuk mengakses manfaat BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan.

 Kuasa Hukum Singgung Ancaman Sanksi Pidana

Tak berhenti pada tuntutan pembayaran pesangon, tim kuasa hukum juga menyoroti kemungkinan konsekuensi hukum atas dugaan pelanggaran hak pekerja.

Stefanus Gega, S.H., menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran kewajiban pembayaran hak pekerja dapat berimplikasi pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sepanjang unsur pelanggarannya terpenuhi.

"Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta hingga Rp400 juta. Kami akan mengkaji dan menempuh langkah hukum sesuai fakta serta ketentuan yang berlaku," ujar Gega.

Tak hanya persoalan ketenagakerjaan, Gega juga mengungkapkan rencana menyampaikan pengaduan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan rekening pribadi pimpinan perusahaan dalam transaksi pembayaran upah atau gaji pekerja.

"Kami melihat adanya transaksi pembayaran upah yang menggunakan rekening pribadi pimpinan perusahaan. Hal ini perlu ditelusuri oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan," ungkapnya.

Ia menegaskan, dugaan tersebut akan disampaikan kepada instansi berwenang agar dapat diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

 Sudah Disomasi, Perusahaan Belum Beri Respons

Didimus Migu, S.H., yang juga tergabung dalam tim kuasa hukum, menyampaikan bahwa pihaknya telah melayangkan somasi kepada PT Asia Pacific Xpressindo pada Selasa, 3 November 2026. Namun, hingga Minggu (8/11/2026), pihaknya mengaku belum menerima tanggapan resmi dari perusahaan.

"Kami sudah memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Somasi telah kami kirimkan, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Kami tentu tidak akan membiarkan hak klien kami terus terabaikan," tegas Didimus.

Perusahaan yang beralamat di Jalan Atang Sanjaya No. 21, Boutique Office Lot 12 No. 15, Benda, Tangerang, Banten, tersebut diminta segera menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Diberhentikan Secara Lisan Setelah Bekerja 7 Tahun Lebih

Berdasarkan uraian dalam somasi tim kuasa hukum, Antonius Maria Klaret Maku mulai bekerja sebagai pengemudi operasional PT Asia Pacific Xpressindo sejak 8 Desember 2017 hingga Mei 2025.

Persoalan bermula pada Mei 2025 di area gudang perusahaan. Saat itu, seorang petugas HRD bernama Gatot disebut menyampaikan pemberhentian Antonius secara lisan dengan alasan perusahaan tidak lagi membutuhkan tenaga kerjanya.

Namun, menurut tim kuasa hukum, pemberhentian tersebut tidak disertai penerbitan surat PHK resmi.

Pihak HRD disebut sempat menjanjikan penyelesaian persoalan tersebut. Akan tetapi, hingga somasi dilayangkan, tim kuasa hukum menyatakan belum melihat adanya penyelesaian konkret dari manajemen perusahaan.

Siapkan Laporan Polisi hingga Gugatan Hukum

Menghadapi situasi tersebut, AR-A Law Firm & Partners menegaskan akan membawa perkara ini ke jalur hukum apabila perusahaan tetap tidak menunjukkan itikad baik.

Sejumlah langkah yang disiapkan meliputi laporan kepada kepolisian, pengaduan kepada instansi ketenagakerjaan, serta upaya gugatan perdata terkait dugaan perbuatan melawan hukum dengan merujuk Pasal 1365 KUHPerdata dan ketentuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam UU Nomor 2 Tahun 2004.

Tim kuasa hukum menegaskan bahwa masa kerja seorang pekerja selama bertahun-tahun tidak boleh berakhir tanpa kepastian atas hak-haknya.

Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa hubungan industrial bukan hanya tentang kewajiban pekerja menjalankan tugas, tetapi juga kewajiban perusahaan memenuhi hak-hak pekerja sesuai hukum.

Adapun hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak manajemen PT Asia Pacific Xpressindo belum diperoleh. Ruang klarifikasi dan hak jawab perusahaan tetap terbuka untuk memberikan penjelasan atas persoalan tersebut.

Tim kuasa hukum AR-A Law Firm & Partners:

1. Don Bosko Chandra K. Goba, S.H., CCD.
2. Yosef Gani Paulana Gande, S.H.
3. Efraim Mbomba Reda, S.H.
4. Stefanus Gega, S.H.
5. Didimus Migu, S.H.
6. Gimson R.M. Obhetan, S.H.

(Rifai).