Jakarta, - Aktivis pemuda Putri Nabila Damayanti, S.H., mengecam dugaan tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disebut-sebut melibatkan perwira tinggi Polri.

Putri menilai, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang perlu ditangani secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum. Jika terbukti terjadi tanpa kewenangan dan dasar hukum yang sah, tindakan tersebut berpotensi mengancam keamanan nasional serta perlindungan informasi strategis negara.

“Penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah merupakan persoalan serius. Ini bukan hanya menyangkut persoalan pribadi atau kelembagaan, tetapi juga keamanan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” ujar Putri kepada awak media, Senin (9/11/2026).

Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta itu menilai aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi konstitusi, melindungi kepentingan negara, serta menjalankan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ia meminta lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan agar mengusut dugaan tersebut secara transparan, objektif, profesional, dan independen.

“Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Jangan ada perlakuan istimewa karena jabatan, pangkat, ataupun kedudukan tertentu. Hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara,” tegasnya.

Putri: Jangan Ada Institusi yang Kebal Hukum

Putri menegaskan bahwa jabatan dan pangkat tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk terbebas dari proses hukum. Menurutnya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral, etik, dan hukum yang harus dijalankan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan institusi penegak hukum lainnya melalui tindakan nyata serta penegakan aturan yang tidak diskriminatif.

“Setiap pejabat penegak hukum harus memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Minta Pengusutan Berdasarkan Fakta dan Bukti

Lebih lanjut, Putri mengatakan bahwa perlindungan terhadap Presiden berkaitan dengan keamanan dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ia berharap dugaan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik yang mengaburkan substansi persoalan. Menurutnya, penyelesaian kasus harus mengutamakan fakta, bukti, dan ketentuan perundang-undangan.

“Negara ini dibangun atas dasar konstitusi dan supremasi hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Kita harus menjaga kehormatan institusi negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Putri juga meminta Presiden agar mempertimbangkan pemberian sanksi sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti, termasuk sanksi terhadap jabatan maupun tanda jasa sesuai aturan yang mengaturnya.

Menutup pernyataannya, Putri berharap persoalan ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan profesionalisme aparat, serta memastikan seluruh institusi negara bekerja sesuai amanat konstitusi.

“Presiden merupakan simbol kepemimpinan negara yang harus dihormati, sementara hukum harus menjadi landasan dalam setiap tindakan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara terkikis akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

(Megy).