Medan, - Gabungan organisasi relawan Prabowo Subianto bersama sejumlah elemen masyarakat Sumatera Utara mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), Senin (9/11/2026). 

Mereka menyampaikan pernyataan sikap dan mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus perhatian terhadap perkara yang disebut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dalam informasi yang disampaikan massa, Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Dua nama yang turut disebut dalam perkara tersebut adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Salah satu sasaran penyadapan yang diduga menjadi bagian dari perkara itu disebut adalah Presiden Prabowo Subianto.

Perkara tersebut menjadi perhatian massa karena dinilai berkaitan dengan keamanan komunikasi kepala negara, perlindungan hak privasi, serta pengawasan penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum.

Dalam pernyataan sikapnya, gabungan relawan Prabowo dan elemen masyarakat Sumut menilai dugaan penyadapan ilegal merupakan persoalan serius yang harus diusut secara transparan dan menyeluruh.

Mereka menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan maupun akses terhadap teknologi tersebut.

Menurut massa, penyadapan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan serta mengancam kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

Mereka juga mengingatkan bahwa perlindungan privasi merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, massa merujuk Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain meminta penyidik menuntaskan perkara terhadap para tersangka, massa juga mendesak agar penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam perkara tersebut.

Mereka meminta penyidik mengungkap motif, tujuan, serta kemungkinan adanya pihak yang menerima atau memanfaatkan informasi hasil penyadapan.

Meski demikian, massa menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyidikan, keterangan saksi, fakta hukum, dan alat bukti yang sah.

“Kami hadir bukan untuk menghakimi siapa pun, bukan untuk menciptakan kegaduhan, dan bukan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi agar kebenaran dapat diungkap dan hukum ditegakkan secara adil,” demikian pernyataan sikap mereka.

Dalam aksi di Mapolda Sumut tersebut, gabungan organisasi relawan dan elemen masyarakat menyampaikan sepuluh tuntutan kepada Mabes Polri dan pemerintah.

Tuntutan tersebut meliputi dukungan terhadap pengusutan tuntas dugaan penyadapan Presiden, pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat, serta penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Mereka juga meminta Kapolri mengevaluasi jajaran kepolisian, memberikan sanksi tegas apabila pelanggaran hukum terbukti, serta menjamin perlindungan hak privasi masyarakat.

Selain itu, massa mendesak perlindungan terhadap aktivis dan insan pers dari praktik penyadapan ilegal maupun spionase yang melanggar hukum.

Mereka turut meminta jaminan terhadap hak-hak demokratis individu dan kelompok serta memastikan institusi Polri tidak terlibat dalam kepentingan politik kelompok tertentu.

Tuntutan lainnya mencakup perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan rasa aman warga negara serta pembenahan sistem pengawasan terhadap institusi yang memiliki perangkat penyadapan.

Dalam bagian akhir pernyataan sikap, massa menegaskan bahwa menjaga Presiden dan negara tidak berarti menempatkan siapa pun di atas hukum.

Menurut mereka, penegakan hukum yang adil, objektif, dan transparan merupakan landasan penting untuk menjaga kehormatan negara sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Massa juga menyatakan kepercayaan kepada Polri sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mereka berharap aspirasi yang disampaikan dapat diterima dan diteruskan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.

“Ungkap faktanya! Buktikan kebenarannya! Usut tuntas jika terbukti ada pelanggaran hukum! Jaga Presiden, jaga kedaulatan negara, junjung tinggi supremasi hukum!” demikian seruan massa dalam aksi tersebut.

Pernyataan sikap itu ditandatangani perwakilan enam organisasi, yakni Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Ketua Satma SIP, Ketua DPD Relawan Persatuan Nasional, Ketua GEMAK Sumut, Ketua DPD Persaudaraan 98, dan Ketua DPD Jarnas 98.

(Rizky).