Jepang, - Delegasi Indonesia mempelajari praktik pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, dan perencanaan pembangunan daerah saat mengunjungi Kantor Kota Tawaramoto, Jepang, pada 10 November 2026.

Delegasi dipimpin Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.S. Rombongan turut didampingi tiga perwakilan Koso Nippon.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari program Public Review dalam kerangka Official Development Assistance (ODA) untuk Indonesia Tahun Anggaran 2026. Program kerja sama pemerintah dan organisasi non-pemerintah ini dilaksanakan oleh Japan Initiative, lembaga pemikir kebijakan yang berbasis di Tokyo.

Sebanyak 10 delegasi Indonesia berasal dari BSKDN dan BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Transmigrasi, Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Baperinda Kota Pekalongan, Baperinda Kabupaten Pringsewu, Baperinda Lampung Utara, serta Yayasan Nusantara Sejati.

Pelajari Pengelolaan Sampah

Dalam kunjungan tersebut, delegasi disambut Wali Kota Tawaramoto, Toyomi Takatori. Rombongan juga meninjau fasilitas pengelolaan sampah, termasuk area daur ulang atau recycle corner.

Salah satu praktik yang dipelajari adalah sistem pemilahan sampah ke dalam 12 kategori. Sistem tersebut didukung fasilitas pengelolaan dan keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya.

Pengalaman ini memberikan gambaran mengenai pentingnya sistem pemilahan yang terstruktur, fasilitas memadai, serta kedisiplinan masyarakat dalam mendukung pengelolaan lingkungan.

Libatkan Warga dalam Pengambilan Kebijakan

Selain pengelolaan sampah, delegasi mempelajari model resident council atau dewan warga yang diterapkan Pemerintah Kota Tawaramoto.

Wali Kota Toyomi Takatori menjelaskan, pemerintah melibatkan warga yang dipilih secara acak untuk membahas penataan fasilitas publik. Pembahasan tersebut antara lain mencakup fasilitas yang perlu dipertahankan maupun ditutup di lantai satu kantor kecamatan.

Hasil pembahasan kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah kota. Sejumlah rekomendasi diterima, termasuk penyediaan ruang pakai ulang (reuse), area daur ulang, dan kotak pengumpulan perangkat elektronik berukuran kecil.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan pandangan dan terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah.

Aspirasi Warga Jadi Referensi Pembangunan

Partisipasi masyarakat juga diterapkan dalam penyusunan visi pembangunan kecamatan untuk 10 tahun mendatang. Pemerintah Kota Tawaramoto menerima proposal masyarakat sebagai salah satu referensi perencanaan pembangunan.

Praktik tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi delegasi Indonesia dalam memperkuat kebijakan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Kunjungan yang dipimpin Dr. T.R. Fahsul Falah ini juga menjadi ruang pertukaran pengetahuan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat.

Pengalaman Kota Tawaramoto menunjukkan sejumlah praktik yang dapat dipelajari, mulai dari pengelolaan lingkungan, keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, hingga penyusunan arah pembangunan daerah.

Pembelajaran tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

(Rifai).