Jakarta, - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk turut menyebarluaskan informasi mengenai capaian kinerja dua tahun pemerintahan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga berbagai program dan hasil pembangunan dapat diketahui oleh masyarakat hingga ke wilayah masing-masing.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Benni Irwan mengatakan, keterlibatan Pemda diperlukan karena berbagai program kementerian/lembaga dilaksanakan hingga ke daerah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, informasi mengenai program dan hasil pembangunan perlu disampaikan secara bersama-sama dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang tersedia di masing-masing daerah.

"Kita ingin informasi ini disampaikan secara luas. Kita ingin disampaikan secara terstruktur, lebih transparan, dan mudah-mudahan mudah pula diakses oleh masyarakat," ujar Benni dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Informasi Capaian Kinerja 2 Tahun Pemerintahan yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah dalam dua tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian Kemendagri untuk memperkuat sinergi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan sebagai pedoman bagi Pemda. Melalui SE tersebut, kepala daerah diminta menugaskan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), perangkat daerah terkait, serta pejabat pengelola kehumasan untuk terlibat aktif dalam publikasi capaian pembangunan.

Benni juga meminta kepala daerah memimpin langsung sekaligus memfasilitasi penyampaian informasi capaian pembangunan di wilayah masing-masing. Menurutnya, momentum ini juga dapat dimanfaatkan kepala daerah untuk menyampaikan hasil pembangunan selama masa kepemimpinannya.

Dalam pelaksanaannya, penyebarluasan informasi dapat dilakukan melalui konferensi pers dengan melibatkan media massa, media sosial, kanal informasi resmi Pemda, hingga media luar ruang seperti videotron. Materi dari kementerian/lembaga juga dapat dikembangkan menjadi konten komunikasi yang menarik dengan menyesuaikan karakteristik masyarakat setempat.

Benni mencontohkan, informasi mengenai pembangunan fasilitas kesehatan dapat disampaikan secara lebih terperinci, termasuk lokasi rumah sakit dan puskesmas yang telah dibangun. Penyajian informasi yang spesifik akan memudahkan masyarakat mengetahui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di wilayahnya.

"Kita berharap semua Ibu dan Bapak difasilitasi oleh Pemda melalui anggaran yang tersedia di APBD pemerintah daerah masing-masing," katanya.

Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, Kemendagri akan menggelar rapat koordinasi secara berkala hingga akhir Desember 2026. Pada pertemuan perdana, pembahasan difokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan dengan menghadirkan narasumber dari kementerian terkait. Selanjutnya, koordinasi akan dilanjutkan dengan mengangkat berbagai sektor pembangunan lainnya.

Kemendagri juga meminta setiap daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi pendukung paling lambat tujuh hari setelah setiap pertemuan koordinasi. Laporan tersebut menjadi bagian dari pemantauan tindak lanjut penyampaian informasi capaian pembangunan di daerah.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Hariqo Wibawa Satria, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Yudhistira Nugraha, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Liendha Andajani, serta pihak terkait lainnya.

(Rls/Ferdio).