Jakarta, - Ketua Umum Mahasiswa Pemuda Serantau, Rifqi Maulana, mengapresiasi keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution terkait dugaan penyalahgunaan perangkat teknologi kepolisian untuk penyadapan ilegal.

Meski demikian, Rifqi meminta pengusutan perkara tersebut terus berlanjut dan tidak berhenti pada pemberian sanksi etik terhadap satu anggota.

"Kami mengapresiasi ketegasan Polri dalam menjatuhkan sanksi PTDH. Namun, pengusutan perkara harus terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta dan kemungkinan keterlibatan pihak lain," kata Rifqi di Jakarta.

Menurut Rifqi, perkara tersebut perlu ditangani secara menyeluruh karena berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, penggunaan perangkat teknologi kepolisian, serta perlindungan hak privasi warga negara.

Ia meminta penyidik menelusuri mekanisme penggunaan perangkat penyadapan, pihak-pihak yang memiliki akses, dasar pemberian kewenangan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain. Seluruh proses tersebut, menurutnya, harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Jangan sampai pemecatan menjadi titik akhir. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses tanpa melihat pangkat dan jabatannya," ujarnya.

Rifqi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi pengawasan oleh aparat penegak hukum. Menurut dia, setiap penggunaan perangkat tersebut harus memiliki dasar hukum, prosedur, serta mekanisme pengendalian yang jelas.

Ia mendorong Polri mengevaluasi sistem pengawasan internal, terutama terkait penggunaan perangkat teknologi strategis, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, Rifqi meminta Komisi III DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap perkembangan penanganan perkara tersebut.

Ia menilai, dukungan masyarakat terhadap Polri perlu diimbangi dengan kontrol publik agar reformasi kepolisian berjalan secara konsisten.

"Kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui pernyataan. Harus ada tindakan nyata, keterbukaan, dan keberanian menindak setiap pelanggaran. Kami mendukung Polri yang profesional, tetapi hukum harus berlaku sama bagi semua pihak," katanya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Polri, sanksi PTDH terhadap Ahrie Sonta dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada 10 November 2026.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa pelanggaran tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Ahrie Sonta diketahui telah menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Rifqi berharap penanganan perkara ini menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas institusi.

"Apresiasi kami berikan atas langkah tegas yang sudah diambil. Namun, pengungkapan perkara belum selesai. Seluruh fakta harus dibuka, pihak yang terbukti terlibat harus ditindak, dan sistem pengawasan perlu dibenahi. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum," tutupnya.

(Rifai).