Jakarta, - John Hamenda mengadukan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan permintaan dana operasional Rp5 miliar hingga Rp10 miliar dalam penanganan perkara sengketa tanah di Kota Manado.

Pengaduan disampaikan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026), dan telah diterima melalui Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/2026111201036.

Melalui kuasa hukumnya, DR. Santrawan Paparang, S.H., M.H., M.Kn., John mengaku pernah menerima permintaan dana tersebut sekitar Agustus 2025. Menurut keterangan John kepada tim kuasa hukum, permintaan itu disebut berkaitan dengan kelanjutan penanganan perkara yang dilaporkannya.

John menduga dana tersebut diminta agar penyidikan tidak dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan oleh pihak berwenang.

"Klien kami menyampaikan bahwa permintaan uang tersebut bukan hanya terjadi satu kali, melainkan menurut pengakuannya telah disampaikan beberapa kali. Ini harus diperiksa secara terang, apa dasar permintaan uang miliaran rupiah tersebut dan apakah ada kaitannya dengan proses penanganan perkara," kata Santrawan.

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah terbit surat penghentian penyidikan Nomor B/882/X/RES.1.9/2026/Dit Reskrimum tertanggal 20 Oktober 2026.

John menduga penerbitan SP3 tersebut berkaitan dengan tidak dipenuhinya permintaan dana yang sebelumnya ia akui pernah diterima. Atas dugaan itu, pihaknya meminta Propam memeriksa kronologi komunikasi, proses penyidikan, serta dasar hukum penerbitan SP3.

Sengketa yang dilaporkan John berkaitan dengan dua bidang tanah di Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dengan luas keseluruhan 52.651 meter persegi.

John mengklaim memiliki tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3788 seluas 36.560 meter persegi dan SHM Nomor 3789 seluas 16.091 meter persegi. Menurut pihak pelapor, nilai aset tersebut diperkirakan mencapai sedikitnya Rp600 miliar.

Dalam kronologi yang disampaikan kepada aparat, John menyebut rencana pembangunan pusat perbelanjaan Manado Square telah dirintis sejak 2003. Ia mengaku menerima pembayaran panjar pembelian kios sebesar Rp41 miliar dalam hubungan bisnis dengan sejumlah pihak.

Persoalan kemudian berkembang terkait dokumen kesepakatan, pengikatan jual beli, hingga dugaan peralihan hak atas tanah yang menurut John dilakukan tanpa persetujuannya.

Salah satu dokumen yang dipersoalkan adalah Akta Pelunasan atas Peralihan Hak Nomor 07 tertanggal 25 Oktober 2013. Dokumen tersebut mencantumkan transaksi peralihan tanah dengan nilai yang disebut mencapai Rp50 miliar sebelum pengurangan pajak dan biaya lainnya.

Selain dugaan permintaan dana, kuasa hukum John juga mempertanyakan dasar penerbitan SP3 terbaru dengan merujuk pada sejumlah putusan praperadilan Pengadilan Negeri Manado.

Mereka menyebut Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2025/PN.Manado tertanggal 5 Maret 2025 menyatakan penghentian penyidikan sebelumnya tidak sah dan memerintahkan penyidikan dilanjutkan.

Pihak John juga merujuk Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2025/PN.Mdo tertanggal 1 September 2025 yang berkaitan dengan persoalan penyitaan dalam proses penyidikan.

Menurut penafsiran kuasa hukumnya, putusan kedua tersebut tidak memerintahkan penghentian penyidikan atas laporan polisi milik John. Karena itu, mereka meminta Propam mendalami kesesuaian penerbitan SP3 pada 20 Oktober 2026 dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami ingin semuanya dibuka secara terang-benderang. Jangan sampai putusan praperadilan yang mempersoalkan tindakan penyidik justru ditafsirkan sebagai dasar untuk menghentikan perkara yang berbeda," ujar Santrawan.

Santrawan meminta Kapolri memberikan perhatian terhadap pengaduan tersebut. Ia juga mendesak Divpropam Polri memeriksa dugaan pelanggaran kode etik secara menyeluruh.

Selain itu, pihaknya meminta agar penanganan laporan polisi yang dipersoalkan John dipertimbangkan untuk diambil alih Bareskrim Mabes Polri guna menjaga objektivitas dan kepastian hukum.

John berharap dugaan yang dilaporkannya dapat diperiksa secara transparan. Ia juga meminta agar sanksi tegas diberikan apabila pelanggaran berat terbukti melalui proses pemeriksaan yang sah.

Hingga pengaduan disampaikan, substansi dugaan permintaan dana dan alasan penerbitan SP3 tersebut masih memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam perkara ini, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Pejabat yang dilaporkan berhak memperoleh pemeriksaan yang objektif, sementara pengaduan John juga perlu ditindaklanjuti secara profesional sesuai mekanisme yang berlaku.

Penanganan laporan tersebut kini menjadi perhatian, terutama untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran kode etik dalam proses penyidikan serta apakah penerbitan SP3 telah sesuai dengan ketentuan hukum.

(Rifai).

Jakarta, - Dugaan transaksi uang miliaran rupiah dalam penanganan perkara sengketa tanah di Manado, Sulawesi Utara, menyeret nama seorang pejabat kepolisian. John Hamenda mengadukan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

Melalui kuasa hukumnya, John mengungkap dugaan permintaan dana operasional sebesar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar. Permintaan itu, menurut pengakuannya, berkaitan dengan penanganan laporan perkara tanah yang diklaim memiliki nilai aset sedikitnya Rp600 miliar.

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut sengketa kepemilikan tanah. Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah proses penegakan hukum telah berjalan sesuai prosedur, atau justru terdapat dugaan permintaan uang yang berkaitan dengan kelanjutan penyidikan?

Pengaduan tersebut disampaikan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Propam telah menerima laporan itu melalui Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/2026111201036.

John melaporkan dugaan tindakan yang dikaitkan dengan Kombes Pol Suryadi. Namun, seluruh tuduhan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Kuasa hukum John, DR. Santrawan Paparang, SH, MH, M.Kn., mengatakan kliennya mengaku pernah dimintai dana operasional antara Rp5 miliar dan Rp10 miliar sekitar Agustus 2025.

Menurut keterangan John yang disampaikan kepada tim kuasa hukum, permintaan tersebut tidak hanya muncul dalam satu kesempatan. Ia mengaku beberapa kali menerima penyampaian serupa dalam rangkaian komunikasi terkait penanganan perkara.

Dana tersebut, menurut pengakuan pelapor, diminta agar perkara yang sedang ditangani tidak dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

John mengaku tidak sanggup memenuhi permintaan uang dalam jumlah tersebut. Ia menyatakan akan memberikan ucapan terima kasih setelah persoalan hukumnya selesai.

Namun, ketika persoalan itu disampaikan kepada penasihat hukumnya, Santrawan Paparang dan Hanafi Saleh, mereka justru menyarankan agar dugaan tersebut dilaporkan kepada Propam Polri.

"Klien kami menyampaikan bahwa permintaan uang tersebut bukan hanya terjadi satu kali, melainkan menurut pengakuannya telah disampaikan beberapa kali. Ini harus diperiksa secara terang, apa dasar permintaan uang miliaran rupiah tersebut, untuk kepentingan apa, dan apakah ada kaitannya dengan proses penanganan perkara," kata Santrawan.

Ada dua hal yang kini perlu diuji secara objektif oleh Propam: kebenaran dugaan permintaan uang dan hubungan dugaan tersebut dengan keputusan penghentian penyidikan.

Perhatian terhadap perkara ini semakin besar setelah terbit surat penghentian penyidikan Nomor B/882/X/RES.1.9/2026/Dit Reskrimum tertanggal 20 Oktober 2026.

John menduga penghentian penyidikan tersebut berkaitan dengan tidak dipenuhinya permintaan uang yang sebelumnya ia akui pernah diterima. Dugaan hubungan sebab-akibat ini menjadi salah satu substansi yang diminta untuk diperiksa oleh Propam.

Santrawan menilai, jika dugaan permintaan uang untuk memengaruhi proses penyidikan terbukti, persoalannya tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif biasa.

"Penegakan hukum tidak boleh dijadikan ruang transaksi. Apalagi ketika perkara yang ditangani menyangkut aset dengan nilai ratusan miliar rupiah. Jika benar terdapat permintaan uang untuk memengaruhi proses penyidikan, ini merupakan persoalan serius yang harus diusut sampai tuntas," ujarnya.

Pihak kuasa hukum meminta pemeriksaan tidak berhenti pada klarifikasi formal. Mereka mendesak agar komunikasi, kronologi pertemuan, proses penyidikan, serta dasar penerbitan SP3 diperiksa secara menyeluruh.

Sengketa yang dilaporkan John berkaitan dengan dua bidang tanah di Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.

John mengklaim memiliki tanah seluas total 52.651 meter persegi berdasarkan dua Sertifikat Hak Milik, yakni SHM Nomor 3788 seluas 36.560 meter persegi dan SHM Nomor 3789 seluas 16.091 meter persegi.

Menurut pihak pelapor, nilai aset tersebut diperkirakan mencapai sedikitnya Rp600 miliar.

Dalam kronologi yang disampaikan kepada aparat, John menyebut rencana pembangunan pusat perbelanjaan Manado Square telah dirintis sejak 2003.

Ia mengaku menerima pembayaran panjar pembelian kios sebesar Rp41 miliar dalam hubungan bisnis dengan sejumlah pihak. Persoalan kemudian berkembang menyangkut dokumen kesepakatan, pengikatan jual beli, hingga dugaan peralihan hak atas tanah yang menurutnya dilakukan tanpa persetujuan.

Salah satu dokumen yang dipersoalkan adalah Akta Pelunasan atas Peralihan Hak Nomor 07 tertanggal 25 Oktober 2013. Dalam dokumen tersebut tercantum transaksi peralihan tanah dengan nilai yang disebut mencapai Rp50 miliar sebelum pengurangan pajak dan biaya lainnya.

Seluruh dokumen dan rangkaian transaksi itu menjadi bagian dari materi yang diminta John untuk diperiksa kembali.

Selain dugaan permintaan uang, pihak John mempertanyakan dasar hukum penerbitan SP3 terbaru.

Mereka merujuk Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Manado Nomor 01/Pid.Pra/2025/PN.Manado tertanggal 5 Maret 2025. Menurut pihak pelapor, putusan tersebut menyatakan penghentian penyidikan sebelumnya tidak sah dan memerintahkan agar penyidikan dilanjutkan.

John juga mengacu pada Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2025/PN.Mdo tertanggal 1 September 2025 yang berkaitan dengan persoalan penyitaan dalam proses penyidikan.

Menurut penafsiran kuasa hukumnya, putusan kedua tersebut tidak memerintahkan penghentian penyidikan atas laporan polisi milik John.

Karena itu, mereka meminta Propam mendalami apakah penerbitan SP3 pada 20 Oktober 2026 telah didasarkan pada pertimbangan hukum dan prosedur yang tepat.

"Kami ingin semuanya dibuka secara terang-benderang. Jangan sampai putusan praperadilan yang mempersoalkan tindakan penyidik justru ditafsirkan sebagai dasar untuk menghentikan perkara yang berbeda," kata Santrawan.

Usai menyerahkan pengaduan, Santrawan meminta Kapolri memberikan perhatian khusus terhadap laporan tersebut.

Ia mendesak Kadiv Propam, Karo Paminal Divpropam, dan Karo Wabprof Divpropam Polri memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan kliennya.

Santrawan juga meminta agar pejabat yang dilaporkan dievaluasi jabatannya selama proses pemeriksaan berlangsung. Jika dugaan pelanggaran berat terbukti melalui proses yang sah, ia meminta sanksi tegas, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sesuai ketentuan.

John sendiri meminta agar penanganan laporan polisi yang dipersoalkannya diambil alih Bareskrim Mabes Polri. Tujuannya, menurut dia, untuk menjaga objektivitas dan kepastian hukum.

"Saya berharap dalam kepemimpinan Bapak Kapolri benar-benar dilakukan bersih-bersih di internal Polri. Saya meminta agar dugaan perbuatan yang saya laporkan ini ditindaklanjuti. Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, harus diberikan sanksi PTDH," ujar John.

Kini persoalan tersebut memasuki tahap yang menentukan: apakah pengaduan yang telah diterima Propam akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan substansial atau hanya berhenti sebagai dokumen administrasi?

Ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Benarkah terdapat permintaan dana Rp5 miliar hingga Rp10 miliar? Jika benar, siapa yang meminta, dalam konteks apa, dan adakah bukti komunikasi atau saksi yang dapat menguatkannya? Apakah penghentian penyidikan pada 20 Oktober 2026 telah sesuai dengan ketentuan hukum? Bagaimana hubungan putusan praperadilan sebelumnya dengan keputusan tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh dijawab melalui spekulasi. Namun, juga tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.

Sengketa tanah dengan nilai yang diklaim mencapai Rp600 miliar memang memiliki dimensi ekonomi yang besar. Tetapi yang lebih penting adalah integritas proses penegakan hukumnya.

Jika dugaan permintaan uang itu terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan atas tanah. Ia menyentuh kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Sebaliknya, pejabat yang dilaporkan juga berhak mendapatkan proses pemeriksaan yang objektif dan asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati.

Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu jawaban mengenai siapa yang benar dalam sengketa tanah tersebut. Publik juga menunggu apakah pengawasan internal Polri mampu mengungkap kebenaran, tanpa perlindungan terhadap siapa pun dan tanpa mengorbankan hak pihak yang dilaporkan.

(Rifai).

 

	Berita Lainnya :
	Polsek Kamang Baru Ungkap Kasus Curanmor, Terduga Pelaku Diamankan di Dharmasraya Dandim 0725/Sragen Resmi Tutup TMMD Sengkuyung Tahap IV 2026 di Desa Poleng Polresta Deli Serdang Gagalkan Pengiriman 20,7 Kg Sabu Jaringan Medan-Jakarta, Dua Kurir Ditangkap Pemkab Meranti Jajaki Kerja Sama Peternakan Modern, Limbah Sagu Disiapkan Jadi Pakan Ternak Babinsa Gembleng Aparat Linmas di Batuwarno Demi Keamanan Desa