Banda Aceh, - Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina Aceh), M. Nur, mengkritik kinerja pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh). Ia menilai sejumlah persoalan daerah dan program yang pernah dijanjikan kepada masyarakat masih membutuhkan kejelasan realisasi.

M. Nur mengatakan, kritik tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat Aceh. Meski pernah menjadi bagian dari tim pemenangan Mualem-Dek Fadh pada Pilkada Aceh, ia menegaskan dukungan politik tidak menghilangkan hak untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemerintahan.

"Walaupun saya bagian dari tim pemenangan Mualem dan Dek Fadh, bukan berarti saya harus diam melihat kondisi pemerintahan hari ini. Saya harus berani menyampaikan kritik ketika kebijakan dan kinerja pemerintah tidak sesuai dengan harapan rakyat," kata M. Nur.

Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan kinerja yang lebih terukur, terutama dalam menangani persoalan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, serta merealisasikan program yang telah disampaikan selama kampanye.

Ia juga meminta Gubernur Aceh meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat, menyerap aspirasi secara langsung, dan memastikan koordinasi antarlembaga pemerintahan berjalan optimal.

M. Nur turut menyoroti kondisi kesehatan gubernur yang menurut pengamatannya berpengaruh terhadap intensitas aktivitas kepemimpinan. Ia mengingatkan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan efektif dalam berbagai keadaan.

Selain persoalan kepemimpinan, M. Nur meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan 12 agenda yang dinilainya masih membutuhkan kepastian.

Agenda tersebut meliputi program barcode BBM, rencana pembangunan pabrik rokok dan pabrik ban, penguatan ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh, serta program manasik haji internasional.

Ia juga menyoroti gagasan pengelolaan minyak dan gas Aceh, penyelesaian persoalan Tanoh Blang Padang, penyelesaian persoalan bendera Aceh, kepastian bantuan bagi korban bencana, penertiban tambang ilegal, pergantian Sekretaris Daerah Aceh, serta keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Menurut M. Nur, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai status setiap program, baik yang telah direalisasikan, sedang berjalan, maupun yang belum dapat dilaksanakan.

"Rakyat ingin mengetahui mana yang sudah dikerjakan, mana yang sedang berjalan, dan mana yang ternyata hanya menjadi janji politik. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek kampanye setiap lima tahun sekali," ujarnya.

Ia menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

M. Nur selanjutnya meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu mencakup pencapaian target program, efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, serta kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menyebut penanganan korban bencana, penguatan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam harus menjadi perhatian utama pemerintah.

"Jangan sampai pemerintah sibuk dengan urusan internal, sementara rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, korban bencana masih menunggu kepastian bantuan, dan persoalan mendasar Aceh tidak kunjung selesai," katanya.

Ia berharap evaluasi tersebut menghasilkan perbaikan nyata, bukan sekadar perubahan administratif di lingkungan pemerintahan.

M. Nur menegaskan kritik yang disampaikannya bukan bentuk permusuhan politik terhadap Mualem-Dek Fadh. Menurutnya, dukungan pada masa Pilkada tidak berarti seseorang harus membenarkan seluruh kebijakan pemerintah setelah pasangan yang didukung terpilih.

Ia mengatakan kepentingan masyarakat Aceh harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun tim politik.

"Kemenangan dalam Pilkada merupakan awal tanggung jawab pemerintahan, bukan akhir perjuangan politik. Pemerintah harus membuktikan komitmennya melalui kebijakan dan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat," tuturnya.

Ia berharap pemerintahan Mualem-Dek Fadh mampu menjawab berbagai persoalan daerah serta memenuhi harapan masyarakat melalui program yang terukur, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.

(Rifai).