Tokyo, - Delegasi Indonesia dalam kegiatan Study Visit on Program Review mengunjungi Kota Adachi, Tokyo, Jepang, Kamis (12/11/2026), untuk mempelajari praktik tata kelola pemerintahan, pendidikan gizi, pengelolaan pangan, serta kebijakan pengurangan sisa makanan.

Kunjungan yang berlangsung pada 8–14 November 2026 tersebut dipimpin Kepala Pusat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Teuku R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si. Rombongan terdiri atas 10 peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Transmigrasi, dan organisasi masyarakat sipil.

Salah satu agenda utama adalah mengunjungi fasilitas dapur sekolah di Kota Adachi, termasuk SD Shikahama Mirai. Dalam kegiatan tersebut, delegasi memperoleh penjelasan dari Reiko Matsumoto selaku petugas program makan siang sekolah Kota Adachi, jajaran pengelola pendidikan gizi, serta Kepala SD Shikahama Mirai, Ikeno.

Hal yang menjadi perhatian delegasi adalah keberhasilan Kota Adachi menurunkan sisa makanan sekolah sekitar 70 persen. Berdasarkan pemaparan pemerintah setempat, jumlah sisa makanan berkurang dari 381 ton menjadi 113 ton pada tahun lalu.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program makan siang sekolah tidak hanya diukur dari penyediaan makanan, tetapi juga dari tingkat konsumsi, kualitas gizi, dan efektivitas pengelolaannya.

Makan Siang Sekolah sebagai Sarana Pendidikan

Kota Adachi mengembangkan program makan siang sekolah bertajuk Makan Siang Lezat sejak 2007. Program ini bertujuan mengurangi kesenjangan kualitas makanan antarsekolah, meningkatkan pemenuhan gizi anak, serta membangun kebiasaan makan sehat sejak dini.

Sebanyak 103 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Adachi memiliki dapur masing-masing. Setiap sekolah juga didukung ahli gizi yang bertanggung jawab menyusun menu sesuai kebutuhan anak dan kondisi lingkungan sekolah.

Sistem tersebut memungkinkan makanan disajikan dalam keadaan hangat dan segar. Pengolahan makanan menggunakan kaldu alami serta bahan pangan lokal untuk memperkenalkan cita rasa dan membangun kebiasaan mengonsumsi makanan sehat.

Standar keamanan pangan diterapkan secara ketat. Bagian tengah makanan harus dipanaskan hingga suhu 75 derajat Celsius selama minimal satu menit. Makanan juga harus disajikan paling lambat dua jam setelah dimasak.

Pengelolaan tenaga juru masak dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan katering swasta yang dipilih melalui mekanisme lelang dan seleksi. Sementara itu, peralatan dapur dan biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

Pendidikan Gizi Dibangun Sejak Dini

Program makan siang sekolah di Adachi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan mengenai bahan makanan, pertanian, keseimbangan nutrisi, dan keterampilan memasak.

Siswa dibiasakan mengonsumsi sayuran, mengenal makanan bergizi seimbang, hingga belajar menyiapkan makanan sederhana secara mandiri.

Siswa kelas satu SMP bahkan dilibatkan dalam kegiatan menanam dan memanen padi. Hasil panen tersebut kemudian diolah menjadi makanan untuk disajikan kepada siswa.

Setiap November, Kota Adachi juga menyelenggarakan Hari Makan Siang Komatsuna. Komatsuna merupakan sayuran hijau khas Jepang yang diolah menjadi berbagai menu, seperti pasta, salad, dan makanan kukus.

Di SD Shikahama Mirai, delegasi diperkenalkan dengan sejumlah menu, antara lain roti biskuit komatsuna, sup krim komatsuna, dan salad berbahan sayuran lokal.

Untuk memperkenalkan makanan yang kurang disukai anak, pengelola juga mengembangkan cara penyajian yang lebih menarik. Ikan, misalnya, diolah menggunakan bumbu kari atau dibungkus kulit lumpia agar lebih diminati siswa.

Selain itu, setiap musim panas diselenggarakan lomba kreasi menu makan siang yang diikuti lebih dari 7.000 peserta. Sebanyak 20 menu terbaik tingkat sekolah dasar dan 20 menu tingkat sekolah menengah pertama dipilih. Beberapa menu pemenang kemudian disajikan dalam program makan siang sekolah.

Evaluasi Berkala Tekan Sisa Makanan

Penurunan sisa makanan di Kota Adachi didukung sistem evaluasi yang dilakukan secara konsisten.

Setiap sekolah mencatat jumlah sisa makanan setiap hari. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis oleh pemerintah kota. Apabila terjadi peningkatan sisa makanan di sekolah tertentu, ahli gizi profesional akan turun langsung untuk mengidentifikasi penyebab dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Pemerintah Kota Adachi menilai persoalan sisa makanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola dapur. Guru, siswa, dan orang tua juga dilibatkan dalam membangun kebiasaan konsumsi yang lebih baik.

Jumlah sisa makanan yang turun dari 381 ton menjadi 113 ton menjadi salah satu indikator keberhasilan pendekatan tersebut. Kebijakan ini tidak hanya membantu mengurangi sampah dan dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan pemanfaatan makanan yang telah disediakan.

Dalam survei yang dipaparkan kepada delegasi, hampir 100 persen anak menyatakan makan siang sekolah merupakan kegiatan yang menyenangkan dan memiliki cita rasa yang baik. Angka tersebut sempat turun menjadi sekitar 80 persen selama pandemi COVID-19.

Makan Gratis dan Tantangan Pembiayaan

Sejak 2023, Kota Adachi menerapkan kebijakan makan siang sekolah gratis. Pemerintah setempat mengalokasikan sekitar 3 miliar yen setiap tahun untuk kebutuhan bahan makanan.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi tantangan berupa kenaikan harga pangan, kebutuhan menjaga kualitas menu, serta biaya pemeliharaan gedung dan peralatan dapur.

Untuk mempertahankan kualitas makanan, anggaran bahan pangan per porsi disesuaikan setiap tahun.

Adachi juga menjalin kerja sama pemasaran menu makan siang sekolah dengan jaringan ritel 7-Eleven selama lima tahun berturut-turut. Sejumlah menu hasil pengembangan sekolah diperkenalkan kepada masyarakat luas.

Mulai 11 November 2026, sup telur ala Tionghoa hasil kreasi siswa kelas lima sekolah dasar juga dipasarkan.

Inovasi tersebut memperlihatkan bahwa program makan siang sekolah dapat menjadi ruang pengembangan kreativitas anak sekaligus memperkenalkan inovasi pangan kepada masyarakat.

Pelajaran bagi Indonesia

Bagi delegasi Indonesia, kunjungan ke Kota Adachi memberikan gambaran mengenai pentingnya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program makan siang sekolah tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau besarnya anggaran. Kualitas gizi, keamanan pangan, tingkat konsumsi anak, keterlibatan sekolah, serta pengurangan sisa makanan juga perlu menjadi indikator evaluasi.

Model pengelolaan dapur di setiap sekolah, keterlibatan ahli gizi, pendidikan pangan sejak dini, serta pencatatan sisa makanan secara berkala menjadi sejumlah praktik yang dapat dipelajari dalam pengembangan kebijakan pendidikan dan pangan di Indonesia.

Selain itu, pengalaman Adachi memperlihatkan bahwa kebijakan makan gratis membutuhkan perencanaan pembiayaan jangka panjang, sistem pengawasan yang kuat, serta pemeliharaan fasilitas yang memadai.

Sepuluh Peserta Study Visit

Kegiatan Study Visit on Program Review tersebut diikuti 10 peserta, yakni:

1. Dr. Teuku R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., Kepala Pusat BSKDN Kementerian Dalam Negeri.
2. Hana Widuri Hasibuan, S.IP., M.Si., Kepala Bagian Keuangan BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
3. Chandra Varendra Yoga, S.Psi., MBA, Perencana Ahli Muda BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
4. Imam Fatkuroji, Kepala Bapperida Kabupaten Pringsewu.
5. Budi Sarwoto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Dewi Setiyawati, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lampung Utara.
7. Sevina Mahardini, Kepala Bidang Rida Bapperida Kota Pekalongan.
8. Jeffri Anthone Sapulette, perwakilan Kementerian Transmigrasi.
9. Imanuel Djahi, perwakilan Yayasan Nusantara Sejati (YNS).
10. Damayanti Siregar, perwakilan Yayasan Nusantara Sejati (YNS).

Melalui kunjungan tersebut, praktik pengelolaan program makan siang sekolah di Kota Adachi diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan rekomendasi untuk memperkuat perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik di Indonesia.

Keberhasilan sebuah kebijakan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan setiap program memberikan manfaat nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

(Rifai).