Luwu Timur, - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., mendorong kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengambil peran lebih besar dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan. Kader HMI diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis persoalan konstitusi dan menawarkan solusi.

Pesan tersebut disampaikan Fahri saat menjadi pemateri Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional HMI Cabang Palopo di Mireya Hotel, Sorowako, Sabtu (14/11/2026). Dalam kegiatan itu, ia membawakan materi bertajuk “Arah Politik Hukum Indonesia: Dinamika Politik Nasional, Arah Reformasi, dan Tantangan Harmonisasi Regulasi”.

Fahri mengulas sejumlah persoalan ketatanegaraan, di antaranya dinamika politik nasional, hubungan antarlembaga negara, serta mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.

Ia menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Selain itu, Fahri menyoroti pola koalisi lintas partai dalam pemerintahan setelah pemilihan umum. Menurutnya, konsolidasi politik harus tetap diimbangi fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan.

Pembahasan juga mencakup kelembagaan negara dan kekuasaan kehakiman, termasuk ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Diskusi berlangsung interaktif. Peserta mengangkat sejumlah persoalan, mulai dari mekanisme pencalonan Wakil Presiden ketika terjadi kekosongan jabatan, penerapan asas legalitas, hingga persoalan administrasi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pertanyaan lainnya menyangkut kecenderungan partai politik yang sebelumnya berada di luar pemerintahan untuk bergabung dalam koalisi setelah pemilu. Sejumlah peserta yang menyampaikan pertanyaan di antaranya Muh. Afif dari HMI Cabang Palopo, Nabil dari HMI Cabang Pinrang, dan Agung dari HMI Cabang Maktim.

Pada sesi penutup, Fahri mengingatkan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan peningkatan kapasitas intelektual bagi kader HMI. Ia mendorong peserta terus belajar serta memperluas wawasan agar mampu merespons persoalan bangsa secara kritis dan bertanggung jawab.

Menurutnya, kader HMI harus mampu melampaui peran sebagai pengamat dinamika kekuasaan dengan turut berkontribusi dalam merumuskan solusi bagi persoalan bangsa.

Melalui kegiatan tersebut, Fahri mengajak kader HMI memperkuat peran intelektual dalam mengawal demokrasi, konstitusi, dan kebijakan negara.

(Robby).