SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
MEDAN, Zoinnews.com - Satgas Inti Prabowo (SIP) mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut. Desakan itu disampaikan menyusul sejumlah persoalan lingkungan yang dinilai belum ditangani secara serius.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Harian SIP, Suria Depari, di Medan, Kamis (19/11/2026).
Suria menyoroti kondisi hutan di kawasan Berastagi yang mengalami penggundulan, dugaan perambahan hutan, dugaan aktivitas perusahaan yang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke sungai, dampak pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta perlindungan satwa liar yang dilindungi di Sumatera Utara.
Menurutnya, seluruh persoalan tersebut merupakan tanggung jawab DLHK Sumut sebagai instansi yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat provinsi.
"Dengan adanya hutan Berastagi yang gundul, perambahan hutan, perusahaan yang diduga membuang limbah B3 ke sungai, dampak lingkungan, karhutla, serta satwa yang dilindungi di Sumut yang terkesan kurang mendapat perhatian, ini menjadi persoalan serius yang harus dievaluasi," ujar Suria.
Soroti Dugaan Demo Pesanan Mengatasnamakan FIMSU
Selain persoalan lingkungan, SIP juga menyoroti dugaan aksi demonstrasi pesanan atau berbayar yang mengatasnamakan Front Intelektual Mahasiswa Sumatera Utara (FIMSU).
Sekretaris Jenderal SIP, Edison Marbun, menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan tersebut. Ia menilai, apabila benar terdapat praktik demonstrasi yang didasarkan pada kepentingan tertentu atau imbalan, hal itu dapat mencederai independensi dan integritas gerakan mahasiswa di Sumatera Utara.
Edison juga menyinggung beredarnya foto kebersamaan sejumlah peserta aksi dengan beberapa aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, hal tersebut perlu mendapatkan penjelasan, terlebih salah satu tuntutan demonstrasi berkaitan dengan persoalan integritas ASN.
Meski demikian, dugaan aksi pesanan maupun konteks foto tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Edison menyarankan agar gerakan mahasiswa yang membawa isu integritas juga memberikan perhatian terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pemerintah yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
Ia mencontohkan aksi Forum Mahasiswa Pemuda Peduli Sumatera Utara (FMPP-SU) pada 5 November 2026 di Kantor DLHK Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mempertanyakan penggunaan anggaran dengan total pagu sekitar Rp9,04 miliar dan menyoroti dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran tersebut.
Pertanyakan Independensi Gerakan Mahasiswa
Suria Depari juga menyinggung adanya aksi pendampingan mahasiswa yang menurutnya justru menimbulkan tanda tanya mengenai independensi gerakan mahasiswa.
Ia mempertanyakan apakah gerakan tersebut benar-benar murni memperjuangkan kepentingan masyarakat atau justru memiliki pola gerakan yang menyerupai organisasi kemasyarakatan (ormas).
Menurut Suria, mahasiswa seharusnya memiliki kebebasan dan independensi dalam menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa ditunggangi kepentingan tertentu.
"Atas dasar itu, saya selaku Ketua Harian Satgas Inti Prabowo meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mencopot Kadis DLHK. Masih banyak yang bisa menggantikan dan memiliki kinerja lebih baik dari kadis yang saat ini menjabat," tegasnya.
Minta Gubernur Evaluasi Kinerja DLHK Sumut
SIP berharap Gubernur Sumatera Utara tidak mengabaikan berbagai persoalan tersebut dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DLHK Sumut.
Evaluasi itu diharapkan mencakup pengawasan kawasan hutan, penindakan terhadap dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan, penanganan karhutla, perlindungan satwa liar yang dilindungi, hingga transparansi penggunaan anggaran.
SIP juga menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan penegakan hukum.
Persoalan lingkungan hidup bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat luas, keberlangsungan ekosistem, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga sumber daya alam Sumatera Utara.
Hingga berita ini diturunkan, tanggapan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution maupun Kepala DLHK Sumut atas desakan tersebut belum diperoleh redaksi Zoinnews.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.
(Rizky)
Komentar Anda :