Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
Kamis, 19-11-2026 - 15:38:17 WIB
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP A1) tertanggal 29 Oktober 2026, Ditreskrimum Polda Sulsel.
Baca juga:
   
 

 


MAKASSAR, Zoinnews.com — Perjuangan hukum yang dilakukan Haeruddin Daeng Sanre' dalam memperjuangkan hak atas sebidang tanah kini memasuki babak baru. Laporan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang disampaikan ke Polda Sulawesi Selatan telah mendapatkan tindak lanjut resmi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).
 
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP A1) tertanggal 29 Oktober 2026, Ditreskrimum Polda Sulsel menyatakan bahwa laporan yang dilayangkan pada 15 Oktober 2026 dengan Nomor LP/B/1258/X/2026/SPKT/POLDA SULSEL telah resmi diterima dan akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. 


Dugaan tindak pidana yang dilaporkan mengacu pada Pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan jangka waktu penyelidikan direncanakan berlangsung selama 90 hari, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
 
Tanah yang menjadi objek sengketa memiliki luas sekitar 2.500 meter persegi, dengan identitas pertanahan: Persil 127ª SIII, Kohir 933 C I. Batas-batasnya: Utara berbatasan dengan tanah jalanan, Selatan berbatasan dengan tanah Raba Daeng Tata, Timur berbatasan dengan tanah Murhan Conna', dan Barat berbatasan dengan perumahan Balla' Bayangkara.
 
Salah satu dokumen kunci dalam sengketa ini adalah Akta Hibah Nomor 176/KW/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, di mana Haeruddin Daeng Sanre' tercatat sebagai penerima hibah. Berdasarkan riwayat kepemilikan, tanah tersebut berasal dari pemilik pertama Saing Bin Djumpa' yang kemudian diwariskan kepada empat ahli waris: Haeruddin Daeng Sanre', Mudong Ropu, Hamzah Daeng Lawa, dan Barliang Daeng Ngintang.
 
Pihak pelapor mencatat bahwa pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini teridentifikasi atas nama Haeruddin Daeng Naja', dan sejumlah saksi telah memberikan keterangan dalam proses pelaporan ini.
 
"Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada sekadar keberadaan dokumen. Riwayat hak kepemilikan sebelum hibah, kesesuaian lokasi dan batas tanah, serta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat perlu dikonfirmasi secara objektif," ungkap pihak pelapor.
 
Dengan diterbitkannya SP2HP A1, publik kini menantikan langkah konkret penyidik. Pemeriksaan terhadap dokumen asli, keterangan saksi-saksi, serta data administrasi pertanahan dinilai penting untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Seluruh pihak yang berkepentingan patut diberikan kesamaan kesempatan untuk menjelaskan posisi dan menyampaikan bukti yang dimilikinya.
 
"Kepastian hukum tidak boleh berhenti pada selembar surat penerimaan laporan. Fakta harus diungkap, bukti harus diuji, dan keadilan harus ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku," demikian harapan yang disampaikan terkait penanganan laporan ini.
 
Semua informasi di atas berdasarkan laporan dan dokumen yang disampaikan oleh pihak pelapor. Proses hukum masifh berjalan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. 


Pihak lain yang terkait dalam sengketa ini berhak menyampaikan tanggapan dan penjelasan atas versi mereka. Redaksi akan menyajikan perkembangan selanjutnya seiring berjalannya proses hukum.


(Robby).


 




 
Berita Lainnya :
  • Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
  • Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
  • Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
  • Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
  • Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
    02 Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
    03 Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
    04 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    05 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
    06 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    07 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    08 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    09 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    10 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    11 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    12 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    13 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    14 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    15 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    16 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    17 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    18 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    19 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    20 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    21 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    22 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com