Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
Kamis, 19-11-2026 - 16:36:25 WIB
Baca juga:
   
 

 


GRESIK, Zoinnews.com - Proses persidangan perkara pidana yang menjerat Capt. Antenor Vonn Mark Alibusa, Nakhoda Kapal MT Feng Huang, dengan Nomor Perkara 190/Pid.Sus/2026/PN Gsk, menjadi sorotan setelah agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ditunda sebanyak empat kali.


Penundaan berulang itu menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, terlebih perkara ini telah memasuki tahap pembacaan tuntutan setelah rangkaian pemeriksaan persidangan selesai dilaksanakan.


Kronologi 4 Kali Penundaan


1. Senin, 26 Oktober 2026
JPU meminta penundaan dengan alasan tuntutan masih dalam proses penyusunan dan koordinasi di tingkat Kejaksaan Agung RI. Majelis Hakim kemudian memberikan tambahan waktu selama satu minggu.


2. Senin, 2 November 2026
Tuntutan kembali belum dapat dibacakan. JPU menyampaikan proses penyusunan tuntutan masih menunggu penyelesaian di tingkat pusat.


3. Rabu, 11 November 2026
Agenda pembacaan tuntutan kembali ditunda.


4. Rabu, 18 November 2026
Penundaan kembali terjadi. Padahal, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan yang memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik untuk membacakan dan menyerahkan tuntutan pidana (requisitoir) atas nama Terdakwa Antenor Vonn Mark Alibusa pada Rabu, 18 November 2026, pukul 10.00 WIB, di Pengadilan Negeri Gresik.


Dalam penetapan tersebut, Majelis Hakim juga memerintahkan agar Penuntut Umum melaksanakan penetapan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.


Namun hingga tanggal tersebut, tuntutan pidana itu belum juga dibacakan oleh JPU. Kondisi ini semakin menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian pelaksanaan agenda persidangan, terlebih setelah adanya penetapan dari Majelis Hakim.


Kuasa Hukum Ajukan Keberatan


Menghadapi penundaan berulang tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa dari JS & Partners Law Office, Bali, telah mengajukan surat keberatan kepada Majelis Hakim serta menyampaikan surat permohonan perhatian kepada sejumlah instansi terkait.


Tim tersebut terdiri dari Jesicha Juliandari, S.H., C.Med., Fitri Anisa, S.H., C.TT., C.Med., CLD., CLA, Prillia Nur Hidayah, S.H., Dimas Roland Jonas Suhartono, S.H., Khresna Wisantya, S.H., dan Caesar Himajuta Wardana Kesdu, S.H.


Tim Penasihat Hukum menilai proses koordinasi dan persetujuan internal di lingkungan Kejaksaan perlu diselesaikan secara proporsional agar tidak terus menimbulkan ketidakpastian dalam proses persidangan.


Menurut Tim Penasihat Hukum, kebutuhan administratif internal institusi penuntutan tetap harus memperhatikan hak Terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum serta menjalani proses peradilan secara efektif dan tanpa penundaan yang tidak beralasan.


Perkara Turut Jadi Perhatian Pihak Filipina


Perkara ini tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia, tetapi juga mendapat perhatian dari pihak Filipina. Hal itu terlihat dari keterlibatan dan koordinasi yang dilakukan oleh perwakilan hukum dan pihak yang mendampingi kepentingan Terdakwa di Filipina.


Salah satu pihak yang turut mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan perkara ini adalah World Peace Ambassador – WPOU Bernadeth Perno, S.J.D., Ph.D., selaku International Humanitarian Case Coordinator & International Affairs Representative.


Berdasarkan keterangan Bernadeth Perno, perannya mencakup koordinasi dan fasilitasi komunikasi dengan pihak-pihak berwenang terkait, Kedutaan Besar, serta Tim Penasihat Hukum di Indonesia.


Ia juga menegaskan pentingnya penyampaian informasi kepada publik mengenai keterlibatan dan koordinasi yang telah dilakukan, agar tidak timbul kesalahpahaman seolah-olah keluarga Terdakwa tidak memiliki pendampingan atau tidak ada pihak yang secara aktif menangani perkara tersebut.


Keterlibatan pihak Filipina ini menunjukkan penanganan perkara turut memperoleh perhatian lintas negara, khususnya dalam memastikan komunikasi, koordinasi, dan pendampingan terhadap Terdakwa tetap berjalan.


Minta Kepastian dan Perhatian Institusi Negara


Tim Penasihat Hukum berharap Majelis Hakim dapat memberikan kepastian terhadap kelanjutan agenda persidangan serta memastikan hak-hak Terdakwa tetap terlindungi.


Selain itu, Tim Penasihat Hukum mendorong instansi pengawas terkait untuk memberikan perhatian terhadap penundaan yang berulang tersebut, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel.


Perkara ini juga menjadi pengingat bahwa setiap orang, termasuk warga negara asing yang sedang menjalani proses hukum di Indonesia, berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.


Bagi Tim Penasihat Hukum, penundaan pembacaan tuntutan yang terjadi berulang kali bukan sekadar persoalan perubahan jadwal persidangan. Hal tersebut berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak-hak Terdakwa, serta kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.


Asas praduga tak bersalah dan prinsip peradilan yang adil harus tetap dijunjung tinggi hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Gresik dan Pengadilan Negeri Gresik terkait alasan penundaan pembacaan tuntutan tersebut.


(Bara).


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
  • Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
  • Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
  • Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
  • Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
    02 Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
    03 Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
    04 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    05 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
    06 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    07 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    08 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    09 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    10 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    11 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    12 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    13 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    14 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    15 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    16 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    17 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    18 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    19 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    20 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    21 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    22 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com