Wamendagri Ribka Dorong Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua
Jumat, 20-11-2026 - 12:03:23 WIB
Wamendagri saat rakor Evaluasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (19/11/2026).


Rapat tersebut membahas perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran serta memastikan keberlanjutan pembangunan agar seluruh kawasan pusat pemerintahan (KPP) DOB Papua dapat beroperasi pada 2028.


“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PU atas komitmen pembangunan infrastruktur empat DOB Papua,” ujar Ribka usai mengikuti rapat tersebut.


Menurut Ribka, pembangunan fasilitas pemerintahan merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan, terlebih karena pembangunan infrastruktur di tiga wilayah DOB lainnya telah berjalan.


Ia pun mendorong agar kebutuhan anggaran pembangunan pada 2027 dapat memperoleh kepastian, khususnya untuk pembangunan KPP Papua Pegunungan dan penyelesaian Kantor MRP Papua Selatan.


“Saya juga mendorong penguatan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar seluruh KPP DOB Papua dapat beroperasi pada tahun 2028,” sambungnya.


Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait kebutuhan anggaran. Apabila kepastian anggaran telah diperoleh, pembangunan KPP Papua Pegunungan direncanakan dapat dilelang lebih awal pada 2027 melalui skema Multi Years Contract (MYC) 2027–2028.


Melalui upaya tersebut, diharapkan proses pembangunan infrastruktur dapat berlangsung lebih cepat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Turut hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Pantja Dharma Oetojo, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU Adenan Rasyid, serta pejabat terkait lainnya.


(Rls/Ferdio).


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Antisipasi Jalan Ambrol Saat Musim Hujan, Babinsa Gesi Ajak Warga Bangun Benteng Penahan Longsor
  • Sekjen Satgas Inti Prabowo Kecam Perundungan terhadap Putri Sufmi Dasco Ahmad
  • UMK Kabupaten Bekasi 2027 Disepakati Rp6.427.655, Masih Menunggu SK Gubernur Jabar
  • Perkuat Kesiapan Wilayah Pertahanan, Kodim 0724/Boyolali Gelar Pendataan Komponen Pendukung
  • Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Antisipasi Jalan Ambrol Saat Musim Hujan, Babinsa Gesi Ajak Warga Bangun Benteng Penahan Longsor
    02 Sekjen Satgas Inti Prabowo Kecam Perundungan terhadap Putri Sufmi Dasco Ahmad
    03 UMK Kabupaten Bekasi 2027 Disepakati Rp6.427.655, Masih Menunggu SK Gubernur Jabar
    04 Perkuat Kesiapan Wilayah Pertahanan, Kodim 0724/Boyolali Gelar Pendataan Komponen Pendukung
    05 Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
    06 Pengurus Pusat JSM Resmi Dikukuhkan, Wabendum III Putri Nabila Damayanti Siap Jalankan Amanah
    07 Sinergi TNI-Polri Jaga Kondusivitas Wilayah Kismantoro
    08 Kardinal Suharyo Ajak Umat Katolik TNI-Polri Jadi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
    09 Jaga Perdamaian Aceh, Pemuda Serantau Ajak Masyarakat Tidak Terprovokasi Jelang 4 Desember
    10 35 Kesepakatan RI-Tiongkok Diproyeksikan Ciptakan 30 Ribu Lapangan Kerja
    11 Warga Keluhkan Dugaan Arena Sabung Ayam di Tanjung Morawa, Minta Polisi Bertindak
    12 Muhamad Husen dan PUK FSP SPSI DCS-Sukanda Djaya Kawal Penetapan UMK Bekasi 2027
    13 UU Perampasan Aset Disahkan, Publik Menanti Efektivitas Implementasi
    14 Publik Menanti Transparansi Polda Sumut Usai Rekonstruksi Kasus Tewasnya Donny Pa'cek
    15 Wamendagri Ribka Dorong Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua
    16 Babinsa Joyotakan Pimpin Warga Kerja Bakti Buat Tempat Sampah dan Bersihkan Lingkungan
    17 Tanggapi Sorotan soal BPMA, Ketua GAM Ajak Publik Lihat Proses, Bukan Hanya Polemik
    18 Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
    19 Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
    20 Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
    21 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    22 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com