UU Perampasan Aset Disahkan, Publik Menanti Efektivitas Implementasi
Jumat, 20-11-2026 - 13:01:55 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, -  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis, 19 November 2026.


Pengesahan tersebut menandai berakhirnya proses pembahasan regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun.


Dalam proses pembahasan, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat I bersama Komisi III DPR dan pemerintah pada Rabu, 18 November 2026.


Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan pembahasan RUU tersebut mulai didorong sejak Agustus 2025 atas arahan Dasco. Ia juga menyampaikan apresiasi atas pengawalan Dasco selama proses pembahasan.


"Pembahasan dimulai atas arahan Pak Dasco sejak Agustus 2025," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).


Undang-undang ini mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, dalam kondisi tertentu tanpa menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap, antara lain apabila tersangka meninggal dunia, buron, sakit permanen, atau pelaku tidak diketahui.


Pengesahan UU Perampasan Aset juga memunculkan diskusi politik mengenai figur Wakil Presiden. Pengamat politik Muslim Arbi menilai Presiden Prabowo Subianto membutuhkan sosok dengan pengalaman politik dan jaringan kelembagaan seperti Dasco untuk mengawal agenda pemerintahan.


Pendapat tersebut merupakan pandangan pribadi pengamat, bukan keputusan resmi pemerintah maupun DPR.


Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden. Dasco sebelumnya pada Selasa, 17 November 2026, meminta semua pihak menghormati hak Presiden untuk mengusulkan nama calon Wakil Presiden kepada MPR.


Sementara itu, tantangan berikutnya adalah implementasi undang-undang tersebut. Publik dan pengamat hukum menekankan pentingnya transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan hak warga negara agar aturan ini tidak disalahgunakan.


DPR menyatakan UU Perampasan Aset tidak akan menjadi alat pemerasan aparat terhadap warga. Namun, efektivitasnya baru dapat diuji pada tahap pelaksanaan.


(Rifai).


 




 
Berita Lainnya :
  • Antisipasi Jalan Ambrol Saat Musim Hujan, Babinsa Gesi Ajak Warga Bangun Benteng Penahan Longsor
  • Sekjen Satgas Inti Prabowo Kecam Perundungan terhadap Putri Sufmi Dasco Ahmad
  • UMK Kabupaten Bekasi 2027 Disepakati Rp6.427.655, Masih Menunggu SK Gubernur Jabar
  • Perkuat Kesiapan Wilayah Pertahanan, Kodim 0724/Boyolali Gelar Pendataan Komponen Pendukung
  • Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Antisipasi Jalan Ambrol Saat Musim Hujan, Babinsa Gesi Ajak Warga Bangun Benteng Penahan Longsor
    02 Sekjen Satgas Inti Prabowo Kecam Perundungan terhadap Putri Sufmi Dasco Ahmad
    03 UMK Kabupaten Bekasi 2027 Disepakati Rp6.427.655, Masih Menunggu SK Gubernur Jabar
    04 Perkuat Kesiapan Wilayah Pertahanan, Kodim 0724/Boyolali Gelar Pendataan Komponen Pendukung
    05 Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
    06 Pengurus Pusat JSM Resmi Dikukuhkan, Wabendum III Putri Nabila Damayanti Siap Jalankan Amanah
    07 Sinergi TNI-Polri Jaga Kondusivitas Wilayah Kismantoro
    08 Kardinal Suharyo Ajak Umat Katolik TNI-Polri Jadi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
    09 Jaga Perdamaian Aceh, Pemuda Serantau Ajak Masyarakat Tidak Terprovokasi Jelang 4 Desember
    10 35 Kesepakatan RI-Tiongkok Diproyeksikan Ciptakan 30 Ribu Lapangan Kerja
    11 Warga Keluhkan Dugaan Arena Sabung Ayam di Tanjung Morawa, Minta Polisi Bertindak
    12 Muhamad Husen dan PUK FSP SPSI DCS-Sukanda Djaya Kawal Penetapan UMK Bekasi 2027
    13 UU Perampasan Aset Disahkan, Publik Menanti Efektivitas Implementasi
    14 Publik Menanti Transparansi Polda Sumut Usai Rekonstruksi Kasus Tewasnya Donny Pa'cek
    15 Wamendagri Ribka Dorong Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua
    16 Babinsa Joyotakan Pimpin Warga Kerja Bakti Buat Tempat Sampah dan Bersihkan Lingkungan
    17 Tanggapi Sorotan soal BPMA, Ketua GAM Ajak Publik Lihat Proses, Bukan Hanya Polemik
    18 Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
    19 Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
    20 Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
    21 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    22 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com